TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Yulion Zalpa mengatakan, dengan waktu perhelatan pilkada hanya tinggal beberapa bulan saja, arah dukungan parpol akan menentukan nasib bakal calon kepala daerah. 

Sebab dukungan parpol menentukan kandidat, apakah bisa menjadi peserta Pilkada atau tidak.

"Melihat dinamika saat ini, hanya beberapa parpol saja yang sudah memberikan rekomendasi dukungan, kepada bakal calon kepala daerah dan hanya  di beberapa wilayah saja, " kaya Yulion, Senin (17/6/2024).

Sedangkan parpol besar seperti Golkar, PDIP dan Gerindra yang memiliki kursi signifikan di tingkat DPRD, belum memastikan dukungan kepada bakal calon tertentu. 

"Kita sangat maklum kalau ada beberapa bakal calon atau pasangan bakal calon, yang sudah koar-koar memastikan diri dapat mencalonkan sebagai kepala daerah. Akan tetapi, saya rasa dinamika politik khususnya soal dukungan masih sangat cair dan bisa saja unpredictable,' paparnya. 

Bicara soal perilaku pemilih, ia rasa hal itu juga sama, dengan hasil survei saat ini (lebih kurang 6 bulan sebelum pemilihan) sangat tidak bisa dijadikan tolak ukur, dengan alasan.

Bagaimana pun dikatakan Yulion, perilaku pemilih sangat dinamis dapat berubah dengan sangat cepat, jangankan 6 bulan sebelum pemilihan, satu Minggu sebelum pemilihan bahkan H- 1 perilaku pemilih bisa berubah. 

"Kedua, belum ada kepastian soal pasangan calon dan dukungan partai juga, sangat mempengaruhi perilaku pemilih. Ketiga, kedepan pasti akan banyak  manuver- manuver dan konsolidasi politik yang sulit untuk kita prediksi, yang sangat berpengaruh dengan peta kekuatan,"  tandasnya. 

Dengan alasan- alasan tersebut, dijelaskan Yulion sebenarnya peta kekuatan belum dapat sepenuhnya diprediksi. 

"Saat ini kita bisa saja melihat beberapa indikator dari hasil survei seperti tingkat popularitas dan mengukur kinerja petahana, untuk tingkat keterpilihan saya rasa belum bisa dijadikan tolak ukur. Saya rasa waktu yang paling tepat untuk melihat dan memastikan ini, saat sudah ada penetapan pasangan calon oleh KPU, Karena saat itu sudah ada kepastian peserta yang akan ikut kontestasi dan parpol pendukung masing-masing, " tukasnya. 

Baca juga: Ratna Machmud Pastikan Berpasangan dengan Suprayitno di Pilkada Musi Rawas 2024, Sebut Ada Kecocokan

Baca juga: Maju di Pilkada Banyuasin, Diana Kusmila Klaim Dapat Dukungan 17 Pengurus Kecamatan Golkar Banyuasin

Sementara Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr M Husni Tamrin menyatakan, meski peserta Pilkada akan diketahui saat mendaftar dan ditetapkan KPU, namun proses untuk kandidat mendapat dukungan parpol dan masyarakat harus dilakukan sejak awal. 

"Memang konsekuensi dari sistem politik yang proses demokratisasi belum terkonsolidasi dengan baik. Ada yang menyebutnya sebagai demorkasi defektif, pseudo demokrasi, demokrasi terbatas dan sejenisnya, " papar Husni. 

Dijelaskannya, ciri utamanya adalah adanya dominasi atau pengaruh kuat elit politik dan ekonomi tertentu (oligarki) dalam proses politik, pembatasan yang sistematis terhadap partisipasi dan kompetisi politik yang bebas dan adil, ketidakseimbangan antar cabang-cabang kekuasaan, serta marak dan suburnya praktik-praktis politik uang (money politics). 

"Akibatnya proses rekrutmen calon menjadi penuh ketidapastian. Mekanisme politiknya cenderung mengikuti logika pasar gelap (black market) politik yang tidak transparan. Dengan logika seperti ini, siapa yang akan menjadi calon sejatinya belum ada yang bisa benar-benar mengklaim bahwa mereka adalah bakal calon kepala daerah yang akan berlaga November kelak,' tandasnya. 

Semuanya sangat bergantung pada keputusan partai politik dalam menentukan calon yang akan diusung. Keputusan dimaksud adalah keputusan DPP masing-masing parpol.