TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Sumatera Selatan (Sumsel) berharap pada pemerintah Kota Palembang (Pemkot) agar dilibatkan dalam menentukan kebijakan terkait aturan kebijakan truk melintas dari dan ke pelabuhan.

Khususnya jam operasional truk keluar dari pelabuhan Boom Baru yang direncanakan akan dipersingkat dari jam operasional yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebelumnya sesuai aturan, jam operasional truk masuk kota yakni pukul 21.00-06.00 WIB dan jam keluar pelabuhan pukul 09.00-15.00 WIB.

Kini muncul rencana jam operasional truk keluar pelabuhan yang akan dipersingkat menjadi pukul 09.00 WIB-pukul 13.00 WIB dengan alasan agar jam operasional truk di siang hari dan jam padat di jalan lebih singkat.

Menanggapi itu, Ketua DPD Aprtrindo Sumsel H Eddy Resdianto berharap agar pemerintah melibatkan pengusaha dalam membuat aturan perda atau perwali mengenai jam operasional truk atau kebijakan lainnnya termasuk lokasi parkir truk.

"Selama ini kebijakan yang ada tiba-tiba sudah jadi kebijakan kemudian baru disosialisasikan ke pengusaha, saat aturan disusun kami tidak diajak, padahal yang akan menjalankan aturan nanti kami dan kami yang tahu persis kondisi di lapangan apa kesulitan dan kendalanya," ujar Edy, Selasa (11/6/2024).

Edy menilai pengusaha lebih tahu persis kondisi di lapangan tapi mereka justru tidak dilibatkan sama sekali saat perwali atau aturan disusun.

Tapi setelah aturan dibuat dan disahkan baru disosialisasikan ke pengusaha.

Edy menjelaskan Aptrindo sebagai pengusaha menuntut hak kami pada pemerintah sebagai pengusaha pengangkut barang untuk membawa barang logistik melintas karena truk butuh jalan kelas satu yang harusnya disediakan pemerintah, tapi malah melintas di jalan kelas 3.

Dari sisi operasional saja itu sudah salah karena jalan yang dilalui tidak sesuai lagi dengan spesifikasi kendaraan yang melintas.

Padahal jalan kelas satu ada yakni jalan Demang Lebar Daun dan R Sukamto adalah jalan kelas 1 yang spesifikasinya sesuai dengan peruntukan truk ke pelabuhan.

Namun sekarang truk disuruh melintas di jalan kelas 3 yakni Jalan MP Mangku Negara hingga simpang Kebun Sayur dan jalan itu bukan jalan yang diperuntukkan bagi truk jika diukur sesuai spesifikasinya.

"Kami juga tidak mau ada insiden kecelakaan namun kontur jalan MP Mangku Negara banyak tanjakan dan turunan tajam juga sangat berbahaya, belum lagi kondisi jalan sempit dan padat kendaraan juga membuat ruang gerak truk juga semakin sulit karena kendaraan panjang dan lebar sehingga berbahaya bagi pengguna jalan yang berada di area blank spot," ujarnya.

Edy juga berharap masyarakat juga bisa diberikan edukasi mengenai cara aman berkendara jangan menyalip sembarangan karena bukan cuma membahayakan diri sendiri tapi juga pengguna jalan lainnya di jalan raya.

Baca juga: Sosok Risky Nur Shiva, Gadis yang Tewas Terseret Truk Usai Jatuh Karena Jalan Berlubang di Palembang

Baca juga: Viral Jembatan Musi 2 Palembang Mendadak Ditutup Pagi ini, Ternyata 3 Truk Mogok di Atas Jembatan

Sopir truk ancam mogok

Edy mengatakan pembatasan jam operasional truk selama ini sudah menuai protes dari sopir karena mereka yang biasanya bisa kejar target narik dua kali kini hanya bisa sekali angkut barang dan kurang efektif yang juga berujung pada berkurangnya pendapatan sopir.

Dari sisi pengusaha juga rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan menanggung makan sopir yang lebih karena mereka harus menunggu jam operasional.

Selain itu juga sopir juga lelah karena tidak ada tempat istirahat dan malam harus berebut dengan sopir lainnya bongkar muat di pelabuhan.

"Sama seperti air kalau dibendung dan tiba-tiba dibuka maka akan tumpah dan berebut, begitu juga ini saat jam masuk kota dibuka maka truk akan berebut ke pelabuhan untuk bongkar muat, sehingga menimbulkan kendala baru, sebaiknya diatur lagi jam operasionalnya misalnya diperbolehkan melintas lebih lama tapi saat jam macet ditempatkan petugas yang mengatur lalu lintas agar operasional logistik lancar tapi juga tidak menghambat lalu lintas," harap Edy.

Edy mengatakan Asosiasi sopir Boom Baru sudah sejak bulan lalu mengancam mogok kerja dengan tidak akan narik lagi karena mereka lelah dan tidak tahan dengan aturan jam operasional.

Mereka lelah dan habis waktu menunggu jam operasional, sedangkan saat malam hari mereka lelah dan mengantuk karena masih harus antre bongkar muat di pelabuhan karena harus berebut dengan ratusan truk lainnya yang akan bongkar muat.

"Salah satu penyebab insiden kecelakaan karena sopir lelah menunggu jam operasional masuk kota dan tidak ada tempat istirahat dan harus berebut antre bongkar muat saat malam hari karena truk yang bongkar muat di pelabuhan dan gudang itu lebih dari 500 truk per hari," jelas Edy.

Kita akan berkoordinasi dengan Pemkot mencari solusi yang sama-sama baik bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat dan sopir karena Aptrindo juga mendukung program pemerintah namun harus dilibatkan dalam menyusun kebijakan.

Sopir memberi ultimatum hingga akhir Juni mengikuti aturan jam operasional, jika sampai Juli tidak ada perubahan maka mereka akan mogok kerja dan imbasnya logistik tidak bisa terkirim, proses ekspor impor juga akan terganggu.

Menanggapi ancaman sopir itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Palembang, Agus mengatakan keputusan yang akan diambil Pemkot akan ditetapkan dalam rapat bersama forum lalu lintas bulan ini.

Sebab aspek keselamatan juga aspek ekonomi, keduanya harus sama-sama seimbang jangan ada yang dirugikan.

"Nanti akan ada forum lalu lintas dan kita putuskan bersama kebijakannya dengan melibatkan semua pihak terkait sehingga memberikan semua solusi dari masalah yang ada," ujar Agus, Selasa (11/6/2024).

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com