Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tory, mengatakan setelah melewati rangkaian proses penyelidikan dan mediasi, permasalahan antara Pemkot Jambi yang diwakili kabag hukum dan SFA berakhir damai.

"Kita lakukan restorative justice untuk kasus ini. Pelapor mencabut laporannya," ujar Christian.

Dia mengatakan dari awal sudah berpikir untuk menyelamatkan SFA karena masih di bawah umur. Jangan sampai masa depannya harus putus karena berhadapan dengan hukum.

"Di luar dari atensi Menko Polhukam, kita sudah berpikir untuk menyelamatkan anak ini agar tidak berhadapan dengan hukum," tuturnya.

Di sisi lain, SAF juga telah membuat video klarifikasi dan permintaan maaf atas video sebelumnya yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.

Christian mengatakan yang paling mendasar karena SFA sudah menyadari dirinya terbawa emosi. Karena masih di bawah umur, belum dapat mengendalikan emosi dengan baik, sehingga sempat melontarkan kata-kata kurang pantas dalam video yang ditujukan untuk Pemkot Jambi.

"Setelah didampingi pengacara dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi, akhirnya SFA mengeluarkan video permintaan maaf," katanya.

Dalam laporan kasus dugaan pencemaran nama baik ini, Pemerintah Kota Jambi dalam posisi pelapor, sementara SFA, siswi SMP, menjadi terlapor.

Pantauan Tribun Jambi, mediasi dilakukan pada Selasa (6/6) pukul 01.00 WIB. Terlihat SFA didampingi kuasa hukum dan UPTD PPA Provinsi Jambi. Sementara dari pihak pelapor terlihat Kabag Hukum dan Staf Diskominfo Pemkot Jambi. Setelah itu, baru dilakukan restorative justice Ditreskrimsus Polda Jambi.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi menggelar restorative justice kasus tersebut di ruangan restorative justice Ditreskrimsus Polda Jambi.

"Kita melihat siswi berinisial SFA ini mempunyai potensi dan masa depan yang cerah. Dan diharapkan, persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara restorative justice," tegas Kombes Pol Christian Tory.

Menurutnya, itu merupakan inisiatif Polda Jambi dan kedua belah pihak, antara Pemkot Jambi dan SFA, untuk bisa saling mediasi.
"Pihak Pemkot Jambi melalui kabag hukum bersedia mencabut laporannya dan melakukan mediasi," ujarnya.

Pihak Pemkot Jambi sudah bersedia melakukan mediasi. "Dalam negosiasi ini, juga melibatkan UPTD PPA Jambi, pengacara, terlapor dan RT setempat," tandas Christian.

Efek Jera

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Jambi, Muhammad Gempa Awaljon Putra, mengatakan pihaknya telah mencabut aduan pada Senin (5/6) kemarin.