Berita Nasional

Bantah Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima TNI Yudo Margono : Dari Mana itu Infonya ?

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Membantah Kabar yang Menyebut Pilot dan Penumpang Susi Air Disandera KKB Saat Mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Ia meyakini, pesawat yang dipiloti Philip Marthen (37) dan ditumpangi lima orang itu tidak terbakar.

Sebab, menurutnya, pendaratan terjadi dengan baik.

"Tapi, itu agak jauh dari dugaan kebakaran dan hal-hal teknis yang muncul dari pesawat itu sendiri, karena posisi mendarat dengan baik," kata Donal.

Dalam keterangan terpisah, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen M. Saleh Mustafa memastikan bahwa pilot Philips dibawa oleh KKB.

"(Pilot) Dibawa oleh kelompok EK (Egianus Kogoya)," ujar Saleh melalui pesan singkat, Selasa kemarin.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Herman Taryaman mengatakan, global positioning system (GPS) pesawat diduga dibawa oleh KKB ke dalam hutan.

"GPS pesawat dibawa lari yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis teroris pimpinan Egianus Kogoya menuju hutan," ujar Herman.

DPR Minta TNI Segera Ambil Langkah Sigap

Kapten Philips Max Marthin kapten pilot Susi Air dikabarkan disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Atas hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta TNI untuk segera berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan misi penyelamatan.

Tujuannya agar Kapten Philips bisa diselamatkan dari KKB.

"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," kata Meutya saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

Ia pun berharap agar TNI segera menyelesaikan kasus itu dan pilot serta penumpang yang disandera dibebaskan.

Meutya menyebut bahwa Komisi I DPR RI telah menyetujui Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.

"Jadi karena itu mereka merasa bisa melakukan penanganan dengan baik di Papua. Tapi tanpa menunggu Perpres, kami minta Panglima TNI untuk terus siaga," ucapnya.

Halaman
123

Berita Terkini