Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNSUMSEL.COM, GAMBIR - Ajang balap Formula E sudah sukses digelar di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Namun, sejumlah isu politik terkait ajang ini masih terus berlangsung.
Salah satunya ialah wacana soal interpelasi Formula E.
Seperti diketahui, dua bulan jelang lengsernya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, wacana interpelasi Formula E tak kunjung terealisasi.
Progres penggunaan hak interpelasi itu seolah jalan di tempat setelah DPRD DKI Jakarta tak kunjung membahasnya lagi dalam rapat paripurna.
Pengamat politik Lucius Karus menilai, tak ada keseriusan dari PDIP dan PSI untuk menggulirkan interpelasi Formula E.
"Kalau enggak ada eksekusi nyata, maka DPRD main-main dan rencana menggunakan hak interpelasi tampaknya hanya sebagai gertakan omong kosong politik saja," ucapnya saat dihubungi, Selasa (2/8/2022).
Menurutnya, interpelasi harus segera digulirkan sebelum Gubernur Anies Baswedan lengser pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Pasalnya, penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan menggantikan Anies pasti tak tau menahu soal penyelenggaraan balap mobil listrik terbesar di dunia ini.
"Karena kebijakan Formula E dikeluarkan ketika Anies menjabat, maka pertanyaan atau pertanggungjawaban atad kebijakan itu lebih tepat ditujukan kepada sang gubernur," ujarnya.
Oleh karena itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ini menyebut, PDIP dan PSI yang selama ini ngotot menggulirkan wacana interpelasi tinggal mempunyai waktu dua bulan lagi.
"Jadi enggak bisa (interpelasi) kepada pj gubernur yang hampir pasti tak punya kapasitas mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil gubernur sebelumnya," kata dia.
Baca juga: Eko Kuntadhi Sindir Anies Baswedan Pidato Idul Adha Background Sirkuit Formula E: Bapak Politisasi
Baca juga: Irjen Fadil Sebut Orang yang Tak Izinkan Sirkuit Formula E untuk Street Race Berpikir Sempit
PSI Garap Interpelasi Segera Bergulir
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo berharap interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E segera di badan musyawarahkan.
Diketahui, interpelasi Formula E bakal kembali digulirkan meskipun penyelenggaraannya telah berlangsung pada 4 Juni 2022 lalu.
Kendati begitu, interpelasi jilid II ini masih belum digelar lantaran berdasarkan mekanisme yang ada pimpinan dewan harus mengagendakan interpelasi di Badan Musyawarah (Bamus) lebih dulu, agar rapat paripurna interpelasi Formula E bisa segera dilaksanakan.
"Sebenarnya kan diagendakan di Bamus, harapannya dibamus selanjutnya bisa diagendakan. Bamus ke Interplasi kan butuh waktu, secepatnya lebih baik, teman-teman di bamus yang harusnya bisa. Kalau dari kami pengen secepatnya di bamus diagendakan agar proses interpelasi bisa dilaksanakan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (2/8/2022).
Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, interpelasi menjadi kunci dari transparasi pendanaan Formula E.
Sehingga pelaksanaanya, kata dia, perlu digelar sebelum masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berakhir pada Oktober 2022 mendatang.
Tak sampai di situ, untung rugi pihak penyelenggara pun bakal terang menderang dengan hadirnya interpelasi.
Sebab, tujuan dari interpelasi untuk meminta Anies transparansi soal dana APBD yang digunakan.
"Agar acara Formula e soal untung rugi bisa dijelaskan di sana. Pastinya akan ribet ya (bila Anies lengser), niat kita untuk mencari jawaban hal yang menjadi tanda tanya akan susah yang diundang penjelasannya bukan Pak Anies, dan juga yang perlu dipastikan adalah masalah keberlangsungan, kan kita terikat kontrak 3 tahun lagi, dari perspektif anggaran dan lain-lain. apakah Penjabat Gubernur lanjutkan atau tidak kan menjadi penting," pungkasnya.
Sebut Interpelasi Kali Ini Berbeda
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kian mantap menggulirkan lagi penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan interpelasi saat ini berbeda dengan sebelumnya.
Meski sempat ditunda atau skors, interpelasi ini lebih mengedepankan kesadaran fraksi saja.
"Interpelasi sekarang berbeda dengan interpelasi yang digagas kemarin. Kenapa berbeda? karena saya sekarang tinggal menuntut kesadaran masing-masing pimpinan parpol, pimpinan fraksi untuk mencermati dari apa yang sekarang terjadi," jelasnya di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/4/2022).
Saat ini, pihaknya enggak untuk melakukan 'lobi-lobi' dan menunggu kesadaran saja.
"Saya nggak mau melakukan lobi. Ya sudah menunggu kesadaran mereka saja. Jadi saya gak mau lobi-lobian, beda, makanya saya katakan ini berbeda dengan yang awal kita ajukan," bebernya.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com