Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni turun lagi melihat jalan rusak yang menyusahkan masyarakat, Jumat (18/2/2022).
Kali ini ia safari infrastruktur memantau kondisi jalan poros dari Kecamatan Rawas Ulu menuju Kecamatan Ulu Rawas.
"Jalan ini akses satu-satunya masyarakat. Kondisi jalannya naik turun bukit, kalau kondisinya rusak, kasihan masyarakat tidak nyaman lewat," kata Devi.
Selain memantau kondisi jalan, ia juga memonitori bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan isu-isu lainnya.
Seperti biasa, ia mengajak perangkat daerahnya untuk mendengar langsung keluhan masyarakat di daerah pelosok.
"Saya difitnah tidak peduli dengan Ulu Rawas. Itu tidak benar. Sejengkal pun jalan masyarakat susah lewat di dalam Muratara ini adalah kesedihan saya," ujarnya.
Namun, kata Devi, kondisi anggaran Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini mengalami kesulitan akibat dilanda pandemi Covid-19.
Ia mengungkapkan saat menjabat wakil bupati pada periode sebelumnya, APBD Muratara sebesar Rp 1,1 triliun namun kini berkurang 300-an miliar.
"Waktu saya jadi wakil bupati, APBD kita 1,1 triliun. Kini saya jadi bupati, APBD kita tinggal 721 miliar, kenapa berkurang, karena ada Covid-19, transfer dari pusat dipotong. Kita berada pada posisi yang sulit mengatur anggaran. Apakah hanya di Muratara, tidak, seluruh Indonesia begitu," ujar Devi.
Selain itu, Pemkab Muratara kini dibebankan oleh hutang dari proyek infrastruktur pada periode sebelumnya sebanyak Rp 195 miliar.
Devi menegaskan akses Kecamatan Ulu Rawas tetap akan diperhatikan dengan keterbatasan anggaran.
"Untuk jalan Ulu Rawas, yang emergency akan kita upayakan di ABT tahun ini. Kayak di Pulau Kidak itu, di Muara Kulam juga, kasian masyarakat, tidak nyaman lewat situ," katanya.
Menurut Devi, sebelum masyarakat mengeluh soal jalan, dirinya yang lebih dulu menginginkan konektivitas di daerah ini nyaman dilewati.
"Keuangan negara tidak bisa minta tahun ini terealisasi tahun ini juga. Saya ketika ada permintaan masyarakat, pengennya cepat, tapi semua ada aturannya, saya tidak mau terjerat hukum," katanya.
Baca juga: Guru Honorer Harus Gajian Tiap Bulan, Bupati Muratara: Mereka Makan Bukan Tiga Bulan Sekali
Devi menambahkan, ada tiga hal yang sangat menjadi perhatiannya dan tidak diinginkannya terjadi di Muratara.
"Tidak boleh ada orang miskin yang sakit tidak berobat. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan tidak makan," katanya.