Apa Itu PPN? Populer Setelah Bahan Sembako Akan Dikenakan PPN, Sempat Masuk Trending Topik Twitter

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Apa Itu PPN? Populer Setelah Bahan Sembako Akan Dikenakan PPN, Sempat Masuk Trending Topik Twitter.

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Baca juga: 13 Daftar Sembako yang akan Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari Gabah Sampai Sagu

Baca juga: Apa Itu Bidikmisi? Program Beasiswa Bagi Lulusan SMA Ingin Melanjutkan Kuliah

Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.

Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bahan sembako ini menjadi perbincangan hangat para warganet tanah air.

Bahkan PPN 12 persen yang rencananya akan diterapkan Pemerintah menuai beragam kritikan dan komentar hingga masuk trending topik Twitter.

Lantas apa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Simak penjelasannya berikut.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak maupun pemanfaatan jasa kena pajak, dibebankan kepada konsumen akhir.

Dihimpun dari laman kemenkeu.go.id,dan berbagai sumber lainnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST).

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor.

Baca juga: Apa Itu Indisipliner? Usai Bek Muda Nurhidayat Dicoret Shin Tae-Yong dari Timnas Indonesia, Artinya

Baca juga: Apa Itu Radikalisme? Erat Kaitannya Dengan Politik dan Isu-Isu Sosial, Ini Pengertiannya

Baca juga: Apa Itu Gaji ke-13? Ini Arti dan Besarannya Sesuai PP Nomor 44 Tahun 2020

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983.

Dasar hukum dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku 1 April 1985 adalah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1994 (berlaku 1 Januari 1995), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (berlaku 1 Januari 2001), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku 1 Januari 2010).

Itulah pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang perlu diketahui.