Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Pemilihan Presiden (Pilpres) masih akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang.
Namun, nyatanya persaingan tokoh yang akan maju di Pilpres 2024 nantinya sudah sangat memanas.
Pengamat politik M Qodari ikut buka suara mengenai ketidakharmonisan antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan PDIP.
Qodari menilai, tidak diundangnya Ganjar dalam pertemuan partai yang dihadiri Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada Sabtu (22/5/2021) di Semarang cukup berdampak besar.
Terlebih, kepada sosok Ganjar yang selama ini digadang menjadi calon kuat Presiden 2024 mendatang.
"Tentu dampaknya kepada Mas Ganjar ya, karena Mas Ganjar disinyalir jadi calon presiden 2024 potensial," kata Qodari, dikutip dari tayangan Youtube TvOne, Senin (24/5/2021).
Apalagi, menurut Qodari, PDIP adalah kendaraan yang cukup kuat bagi Ganjar untuk maju sebagai calon Presiden 2024.
Sebab, suara yang dimiliki PDIP sangat besar untuk maju sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain.
Direktur Eksekutif Indo Barometer ini juga menilai, konflik antara PDIP dan Ganjar sudah terlalu dalam.
Untuk itu, Qodari menyarankan agar Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres 2024 dengan kendaraan partai lain.
"Dengan konflik yang sedalam ini maka saya kira memang peluangnya sudah habis."
"Dan Mas Ganjar perlu mempertimbangkan untuk maju dengan partai lain sebagai calon presiden," jelasnya.
Di sisi lain, Qodari menilai, tidak mudah bagi PDIP untuk melepas Ganjar.
Namun, ia akan memaklumi jika hal tersebut terjadi.
Pasalnya, PDIP adalah partai yang lebih memprioritaskan urusan kepartaian daripada seorang individu.
"Bagi PDIP sendiri, saya kira ini bukan pilihan yang mudah ya."
"Tetapi di PDIP, saya melihat orientasinya itu memang kepada kepartaian, jadi individu itu nomor dua," ungkapnya.
Dari banyak survei mengenai bursa Capres, Qodari tak menampik nama Ganjar selalu masuk dan konsisten di empat besar.
Untuk itu, jika PDIP tak mengusung Ganjar, ia menyarankan pada dua pilihan.
Pertama, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mendampingi Prabowo Subianto menjadi wakil presiden.
Kedua, kembali mendukung Joko Widodo untuk maju periode ketiga dan menantang amandemen UUD 1945.
"Dengan kondisi itu, maka pilihannya bagi PDIP, mungkin Mbak Puan maju sebagai wakilnya Pak Prabowo."
"Atau kembali mendukung Pak Jokowi untuk periode ke-3 walau perjalanannya panjang karena tantangannya pada amandemen UUD 45," ungkapnya.
Baca juga: Berita Duka, Politikus Senior Golkar di OKU Selatan A Rosada Saad Meninggal Dunia
Baca juga: Ganjar Pranowo Beri Jawaban Usai Dirinya yang Tak Diundang ke Temu Kader PDIP Jateng
Hubungan Ganjar Pranowo dan PDIP Tak Harmonis
Sebelumnya diberitakan Tribunnews, hubungan antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan PDIP yang dikabarkan merenggang, menjadi perbincangan publik.
PDIP diketahui tidak mengundang Ganjar dalam pertemuan partai yang dihadiri Ketua DPP PDIP, Puan Maharani di Semarang, Sabtu (22/5/2021).
Padahal, seluruh kepala daerah asal PDIP di Jawa Tengah diundang dan hadir dalam acara tersebut.
Dalam undangan yang tersebar, tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka.
Kemudian diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah dan wakil kader se-Jateng.
Secara terang-terangan, petinggi PDIP menyebut Ganjar sudah kelewatan terkait ambisinya untuk mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.
Ia pun menungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter (kalau kamu pintar, jangan merasa jadi orang pintar)," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
Pria yang akrab Bambang Patjul ini menyebut dengan terang-terangan bahwa Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Bambang melanjutkan, PDIP Jateng sebenarnya sudah lama memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.
Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.
"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan).
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)
Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.
Padahal, hal serupa tidak dilakukan oleh kader PDI Perjuangan lain yang juga berpotensi untuk nyapres.
Menurutnya, kader PDI Perjuangan lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama, namun tak berani karena belum mendapatkan perintah Ketua Umum.
Bambang menuturkan jika elektabilitas saat ini belum bisa dijadikan patokan dalam pertempuran pemilihan presiden yang sesungguhnya.
Elektabilitas saat ini hanya terdongkrak dari pemberitaan dan media sosial. Hal itu mudah dikalahkan dalam pertarungan secara riil.
"Ini bukan teguran, karena ia (Ganjar) merasa lebih tinggi dari kita (DPD PDI Perjuangan Jateng). Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri)," tukasnya.
(Tribunnews.com/Maliana/Daryono, Tribunjateng.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Nilai Peluang Ganjar Diusung PDIP jadi Capres Sudah Habis, Sarankan Maju Lewat Partai Lain.