Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wacana impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan RI mendapat penolakan sejumlah pihak, termasuk di Sumsel yang melakukan penolakan, baik dari petani, legislatif hingga eksekutif.
Partai Demokrat Sumsel sendiri, mengapresiasi sejumlah anggota fraksi Demokrat yang ada di DPRD Sumsel, yang selama ini bersuara lantang melakukan penolakan tersebut, karena akan merugikan para petani.
"Mengenai impor beras yang akan terjadi Sumsel, saya sangat mengapresiasi sekali (penolakan), sebagai salah satu unsur pimpinan partai Demokrat di Sumsel dan angkat bicaranya anggota fraksi partai Demokrat dalam hal ini Azmi Sofix selaku yang konsen masalah ini dan duduk dibidang pertanian yang telah menyuarakan penolakan," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Firdaus Hasbullah, Kamis (25/3/2021).
Ia pun berharap, rekan- rekan yang lain (anggota DPRD) ikut bersuara, mengingat Gubernur Sumsel Herman Deru pun sudah angkat bicara, menolak impor beras di Sumsel.
"Kenapa (harus ditolak impor beras) karena provinsi Sumsel ini cukup untuk cadangan dan kebutuhan beras bagi masyarakat, yang jumlahnya sangat besar sekali," capnya.
Diterangkan Firdaus, ketika impor beras terjadi, hal itu akan mengakibatklan petani- petani di Sumsel menjadi sengsara, karena harga gabahnya anjlok.
"Maka, untuk itu sekali lagi dari Partai Demokrat sesuai tagline kami Demokrat berkoalisi dengan rakyat, tentu akan terus mendorong ini (tolak impor beras) agar tidak terjadi impor beras khususnya di Sumsel," tuturnya.
Sementara pengamat kebijakan publik Safran mengungkapkan, jika kebijakan impor beras oleh pemerintah itu akan merugikan rakyat khususnya para petani, mengingat Indonesia sebagai bangsa agraris yang pasti selama ini pertanian jadi komoditas unggulan.
"Jadi kalau bangsa agraris segoygyanya para petani itu hidup makmu, jadi ada apa kebijakan negara ini. Saya tidak melihat negara hadir untuk rakyatnya, dan setiap panen rakyat tidak terjadi cita- cita petani, tetapi jadi jerit tangis petani," ucap Safran.
Ditambahkan Safran, ia melihat masalah ini, disinyalir ada pihak- pihak atau mafia yang bermain dibelakang layar, dengan menggunakan kebijakan- kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan dan mengorbankan rakyat.
"Saya rasa juga, tidak mungkin mereka (mafia) bisa bermain dengan pihak pemerintah, jadi pemerintah baik pusat dan daerah harus membahami sebagai negara agraris dan maritim seperti Indonesia. Harusnya masyarakat khususnya petani dan nelayan yang paling menikmati keberadaan di Indonesia, tapi justru mereka paling termarginal dari segala sisi, mulai dari akses informasi, kehidupan sehari- hari dan sebagainya," tandasnya.
Dilanjutkan Safran, jika ingin menjadikan negara ini baik dan meningkatkan perataan ekonomi secara baik dan negara jadi baik, masyarakat yang selama ini menjadi jualan politik petani dan nelayan bisa diangkat harkatnya, jangan mengikuti segelintir kemauan mafia beras ini.
"Kita lihat saat zaman Orde Baru tentang sentralisasi penyaluran sembako oleh Bulog, itu harusnya dikembalikan saat ini. Kan Bulog ini sekarang dipangkas habis pasca reformasi, meski ada beberapa kasus namun tidak signifikan, tapi jika kita berbicara terkait nasib petani dan nelayan Indonesia tidak masalah. Tapi sekarang coba lihat, justru petani semakin sengsasara," pungkasnya.
Sebelumnya, Keluhan para petani terkait harga gabah dan beras yang dinilai merugikan para petani langsung direspon Komisi II DPRD Provinsi Sumsel melalui Rapat Kerja yang diadakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sumsel.
Rakor yang dihadiri Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Perum Bulog Divre Sumsel, PT. Sriwijaya Agro Industri, KTNA Sumsel, Serikat Tani Nelayan Sumsel serta Komite Reforma Agraria Sumsel, beberapa rekomendasi disampaikan oleh Komisi II DPRD Sumsel kepada pihak Bulog.
Baca juga: Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya, Penyidik Panggil Mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman Jadi Saksi
Baca juga: Partai Hanura Akan Rebut Kursi Wakil Bupati Muaraenim, Nama Politisi Rinaldo Disebut
Anggota Komisi II DPRD Sumsel, Azmi Shofix menyampaikan, bahwa beberapa rekomendasi telah disampaikan kepada pihak Bulog, yaitu meminta Bulog Sumsel untuk bekerjasama dengan BUMD Sumsel PT SAI.
Selain itu, Komisi II DPRD Sumsel meminta Bulog Sumsel dapat menyerap beras dari petani serta meminta kepada satgas Polda Sumsel dan tim sergap pertanian pusat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan monopoli terhadap anjloknya harga gabah dan beras di tingkat petani.
"Kita menyarankan kepada Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perum Bulog untuk segera melakukan rapat koordinasi bersama mitra kerja pengadaan di seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk segera membuat MoU dalam kontrak kerjasama tentang penyerapan gabah dan beras," kata Azmi.
Azmi juga berharap, gabah dan beras petani yang dibeli dan diserap oleh mitra kerja dan penggilingan-penggilingan kecil juga dapat diserap Bulog sesuai harga yang diterapkan oleh Pemerintah.
"Karena menurut laporan masyarakat, di wilayah OKU Timur harga gabah sekitar 3.200 rupiah, di Banyuasin dari 2.800 sampai dengan 3.200. Bahkan untuk beras secara globalnya di wilayah Sumatera Selatan antara 6.500 sampai dengan 7.000 rupiah per kilogram," jelasnya.
Menurutnya, sesuai standar HPP Bulog yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, untuk harga beras di gudang Bulog berkisar harga 8.300 rupiah.
"Jadi itu kan masih terlalu jauh dari Rp 6.500 hingga Rp 7.000 ke Rp 8.300 rupiah. Paling tidak petani itu masih menikmati di angka Rp 7.300 atau Rp 7.400. Nanti dari petani dibeli oleh penggilingan di angka Rp 7.500 atau Rp 7.600, kemudian dari penggilingan dijual ke Bulog dengan harga Rp 8.300. Jadi petani itu sangat merasakan dampaknya," ucap Azmi.
Wakil Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Rahmat Sahjoni mejelaskan, bahwa pihaknya akan segera mengumpulkan beberapa mitra yang ada di Sumsel terkait komitmen yang akan dijalankan nantinya.
"Yang kedua, kita akan menghubungi cabang-cabang yang menyerab beras dan gabah di lapangan," ujarnya.
Dijelaskannya, hingga hari ini pihaknya mampu menyerap sebesar 8000 ton dan akan terus dilakukan peningkatan dalam penyerapan gabah dam beras tersebut.
"Kalau targetnya 80.000 ton kalau hingga akhir tahun. Tapi kalau untuk kebutuhan kita, InsyaAllah akan kita serap sebanyak-banyaknya," tuturnya.
Ia juga menjelaskan, untuk penyerapan besar itu sendiri, rencana akan disalurkan kepada ASN serta untuk daerah-daerah lain yang membutuhkan.
"Kalau nanti berasnya juga bagus, pastinya juga akan mengangkat nama baik Provinsi Sumsel dengan kualitas beras yang bagus," pungkasnya.