Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Dua organisasi pemantau media pada Jumat dan Sabtu (12-13/2/2021) mengkritik rangkatan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang berlangsung Sabtu siang.
Rangkaian pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang baru memasuki tahap lamaran pada Sabtu (13/2/2021) siang menuai protes dari warganet.
Tak jarang, warganet meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak keras karena tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik.
Salah-satu protes warganet ikut digemakan lembaga studi dan pemantauan media, bernama Remotivi, pada Jumat (12/3/2021) malam.
Akun pusat kajian media dan komunikasi Remotivi melalui akun Twitter-nya @remotivi menyoroti perizinan KPI terhadap siaran rangkaian pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Bahkan tak segan menggamit akun Komisi Penyiaran Indonesia yang bertugas mengawasi isi siaran, baik radio ataupun televisi.
"Rencana pernikahan Atta-Aurel yang akan ditayangkan secara langsung di RCTI sudah tersebar di mana-mana. @KPI_Pusat, kalau masih membiarkan pernikahan selebriti muncul di televisi sih kebangetannya sudah nggak ketolong lagi," kicau Remotivi, Jumat (12/3/2021).
Baca juga: Bocoran Kejutan Anang Hermansyah untuk Aurel dan Atta Halilintar di Resepsi Pernikahan, Apa Ya ?
Baca juga: Akhirnya Ketahuan Barang Seserahan Atta Halilintar Untuk Lamar Aurel Hermanysah, Denny Cagur Terdiam
Cuitan Remotivi bukan tanpa sebab, dengan mengacu pada pedoman standar penyiaran, tayangan itu harus memperhatikan maanfaat dan kepentingan publik atas isi siaran.
"Di Pedoman Perilaku Penyiaran pasal pasal 11, disebutkan 'Lembaga penyiaran wajib memperhatikan manfaat dan perlindungan kepentingan publik'," tulis Remotivi.
"Lalu di Standar Program Siaran pasal 13 ayat 2 menyatakan "Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.”," penjelasan lebih lanjut.
Lagi-lagi Remotivi meminta KPI pusat agar bertindak tegas dan lebih berani menafsirkan semangat UU Penyiaran dan pasal per pasal di P3-SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran-Standar Program Siaran) yang lebih berpihak pada publik.
Mereka pun menjelaskan secara teperinci alasan tayangan pribadi selebriti di TV publik dirasa tak adil.
Remotivi beralasan, sebuah TV dalam siarannya menggunakan frekuensi elektromagnetik, karena itu termasuk sumber daya alam yang terbatas.
Keterbatasan itu membuat banyak stasiun TV termasuk lokal dan komunitas kesulitan atau bahkan tak memperoleh izin penggunaannya.
Maka keterbatasan ini mewajibkan banyak stasiun TV termasuk lokal dan komunitas untuk menyaring konten tayang agar sesuai dengan kepentingan publik.