Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Walikota Prabumulih H Ridho Yahya meminta kepala desa dan perangkat khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar sejalan dan jangan terkotak-kotak alias bermusuhan sehingga tidak menimbulkan permusuhan di desa.
"Kepala desa dan BPD jangan mengecewakan masyarakat, jangan bermusuhan, sudah pemilihan desa jangan terkotak-kotak atau terblok, pemilihan sudah selesai rangkul yang kalah dan tidak ada gunannya bermusuhan," kata Ridho ketika diwawancarai usai pelantikan BPD Desa Karya Mulya di ruang rapat lantai 1 gedung pemkot Prabumulih, Senin (14/12/2020).
Ridho mengaku tanpa merangkul seluruh warga maka kepala desa dan perangkat BPD tidak akan bisa membangun desa dengan baik.
"Rangkul yang kalah-kalah apalagi ada lima pasang calon kades, jangan terblok-blok karena dengan bersama pembangunan di desa bisa dilakukan.
Tanpa bersatu tidak akan bisa, selagi blok-blokan pembangunan tidak akan sukses sesuai harapan," bebernya.
Ridho mengharapkan kades dan BPD yang pada masa pemilihan banyak berjanji agar merealisasikan ketika terpilih dan jangan lupa dengan masyarakat.
"Awal pemilihan janji ke masyarakat akan melayani tidak sombong, tidak angkuh dan menyulitkan tapi setelah jadi lebih mementingkan pribadi dari pada masyarakat.
Di desa banyak masalah tapi kades malah kemana-mana, tidak boleh demikian," tuturnya.
Disinggung dalam pelantikan BPD Karya Mulya tanpa dihadiri kades apakah disebabkan karena ada blok-blok, walikota dua periode ini mengaku akan memanggil sang kepala desa.
"Jika memang infonya tidak menyatu maka akan kita panggil, tapi sementara ini kita berpikir positif dulu karena katanya tadi di jalan," jelasnya.
Lebih lanjut orang nomor satu di kota Prabumulih ini menuturkan di desa sekarang ini khususnya desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah masyarakatnya hiterogen dari berbagai suku ada.
"Kades dan BPD itu harus ikhlas mengabdi ke masyarakat jangan pilih-pilih apalagi memegang jabatan disumpah, jadi tidak sembarangan apalagi di desa itu sudah hiterogen jadi jangan berpihak sini dan situ," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Fauzan mengaku jika kades dan BPD tidak sejalan maka pembangunan tidak jalan.
"Selain itu penggunaan dana desa tidak bisa atau sulit dilakukan jika tidak sejalan, harapan kami kades dan BPD sejalan.
Karena APBDes ditandatangani BPD juga, kalau tidak sejalan tidak bisa menjalankan itu," ungkapnya.