Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kini berusia tujuh tahun setelah pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas pada 2013 silam.
Dengan kondisi dana yang terbatas, pembangunan harus terus dilakukan, walaupun semua kantor ngontrak di rumah warga.
Ada 24 organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengontrak/ sewa rumah atau ruko untuk dijadikan kantor.
Kabupaten paling barat di Sumatera Selatan ini kini dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati definitif pertama yakni Syarif Hidayat dan Devi Suhartoni.
Kepemimpinan Syarif dan Devi menahkodai daerah yang dijuluki Bumi Beselang Serundingan ini sudah memasuki tahun kelima.
Sejak dilantik pada 17 Februari 2016 lalu hingga empat tahun memimpin, Syarif Hidayat dan Devi Suhartoni masih fokus membangun infrastruktur dasar.
Bupati Syarif menyampaikan, saat ini Pemkab Muratara memang belum membangun komplek perkantoran pemerintah seperti di daerah-daerah lain.
Kepemimpinannya masih fokus membangun infrastruktur dasar untuk kepentingan rakyat seperti jalan, jembatan, air bersih, jaringan listrik hingga sarana pendidikan dan kesehatan.
Tidak heran jika mayoritas kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab saat ini masih menyewa rumah toko (ruko) atau rumah biasa milik warga.
"Kenapa kami belum membangun komplek perkantoran pemerintah, kami masih memikirkan kebutuhan rakyat, terutama infrastruktur dasar," kata Syarif Hidayat dalam satu kesempatan, Senin (7/9/2020).
Ia mengaku tidak tega di saat pemerintah sudah memiliki kantor, tetapi rakyatnya kesusahan dengan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih rusak.
"Nanti masyarakat ngeluh, bapak bupati duduk di kantor bagus, sementara kami jalan masih jelek, air bersih tidak ada, PLN belum juga ada, jembatan rusak, dan lain-lain. Nah saya tidak tega itu," katanya.
Syarif menyampaikan, menjelang akhir periode kepemimpinannya bersama Devi Suhartoni, fasilitas umum dan infrastruktur dasar berangsur diselesaikan.
Syarif ingin warganya bisa menikmati pembangunan daerah dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang merupakan hak dasar rakyat.
"Sekarang listrik sudah masuk ke seluruh desa, puluhan jembatan dan ratusan kilometer jalan kami bangun, Puskesmas berstandar Kementerian Kesehatan sudah ada di setiap kecamatan."