Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumsel mengungkapkan, ada tiga potensi "racun" kerawanan, setelah tahapan pendaftaran dan penetapan bakal pasangan calon kepala daerah (bapaslonkada), oleh KPU 23 September 2020.
Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumsel A Junaidi, potensi kerawanan itu diantaranya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2020.
"Suasana indeks kerawanan pilkada (IKP) sangat ditentukan siapa yang maju, apakah petahana atau Balon perorangan. Untuk IKP saat ini yang baru belum keluar, dimana ini akan dikeluarkan secara bertahap," kata Junaidi, Selasa (11/8/2020).
Dijelaskan Junaidi, meskipun berdasarkan IKP sebelum masa pandemi Covid-19, tahapan 7 Pilkada 2020 di Sumsel masih dalam kategori rawan rendah.
Namun hal itu bisa saja berubah, setelah masa pandemi atau setelah pencalonan, sebab kondisi sebelum itu masih kondusif belum tahu siapa yang akan maju.
"Bukan salah satu lagi, tapi dua hingga tiga racun- racun pemilu, yaitu money politik yang sangat mempengaruhi kualitas demokrasi. Kedua, netralitas ASN dan ketiga hoax atau ujaran kebencian," terangnya.
Diungkapkan Junaidi, ketiga racun ini mempengaruhi indeks kerawanan pemilu juga nantinya.
Apalagi nanti ditemukan pelanggaran sangat mungkin berubah status, dari sebelumnya menjadi sedang menengah, atau tinggi.
"Mungkin situasi keadaan saat ini berbeda dengan IKP yang dikeluarkan sebelumnya," ucapnya.
Ditambahkan Junaidi, potensi tiga racun itu sangat terjadi saat penetapan pasangan calon oleh KPU nanti.
"Sehingga, akan kelihatan siapa melakukan apa, siapa melakukan untuk siapa akan kelihatan. Jadi biasanya akan terjadi 3 racun itu setelah penetapan bapaslonkada," tuturnya.
Dilanjutkan Junaidi, untuk potensi terjadinya money politik sudah mulai terjadi sejak mulai tahapan kampanya, yang kebanyak dilakukan tim sukses bapaslon yang ada.
"Jadi biasanya saat kampanye, dalilnya (money politik) ongkoslah, yang makanlah, segala macamlah dilakukan secara terselubung. Tetapi paling banyak itu, katanya jelang pencoblosan," ucapnya.
Sedangkan untuk netralitas ASN itu setelah ditetapkan Paslon khususnya ada petahana yang kembali maju, dimana ASN akan secara terselubung mencari dukungan bawahan, tetangga atau keluarga untuk berpihak ke bapaslon tertentu.
"Biasanya, ASN ini jadi koordinator atau sebutan lainnya yang ditugaskan petahana, untuk merekrut sebanyak- banyaknya," tuturnya.