Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kubu Fraksi Partai Golkar ikut bereaksi tentang ramai pemberitaan warisan utang, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor Pemrov Sumsel kepada 17 Kabupaten/ kota di Sumsel untuk tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp1.146.568.152.825,10 dari kepemimpinan sebelumnya.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Sumsel Hasbi Asadiki. Menurut Asbi, sebenarnya Alex Noerdin selaku Gubernur Sumsel 2008-2018 melarang untuk menanggapi berita ini, dan menyerahkan semuanya ke publik.
"Beliau sangat malas menanggapi berita yang lebay seperti ini, kenapa demikian? karena beliau yakin seyakinnya publik pun sudah bisa menjawab, yaitu karena ada perhelatan Asian Games XVIII di tahun 2018 tapi ya sudahlah, kalau mau membanding bandingkan ya silahkan," katanya, Rabu (9/10/2019).
Menurutnya, apa yang Alex Noerdin lakukan pada tahun 2017-2018 biarkanlah publik yang menilai.
"Pembayaran utang yang dilakukannya tersebut, bukanlah suatu prestasi akan tetapi merupakan konsekuensi atas kewajiban dari sistem keuangan pemerintahan daerah. Siapa pun menjadi Gubernur saat ini, ya itulah konsekuensi yang harus dijalaninya yaitu menyelesaikan kewajiban utang yang carry over, dari kepemerintahan tahun anggaran sebelumnya, yakni dalam hal ini terbawa dari tahun 2017 dan 2018," jelasnya.
Diterangkan Asbi, siapa pun tahu bahwa pada tahun 2017-2018 Pemprov Sumsel wajib memprioritaskan pendanaan Asian Games, sehingga baru teralisasi kewajiban hutang pada tahun ini.
"Marilah, kita sajikan penanganan berita yang fair dan realistis, bayangkanlah ketersediaan anggaran pada APBD 2017 dan 2018 hanya berkisar Rp 16 triliun, dan sebagian digunakan sebagai dana pendamping untuk memperoleh APBN dan sumber lain yang sah, berupa bangunan infrastruktur yang tertanam di Sumsel hingga mencapai nilai sekitar Rp 70 triliun," bebernya.
Dilanjutkan Asbi, tertundanya transfer dana bagi hasil tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa oleh Alex Noerdin sebagai Gubernur pada saat itu, telah dikomunikasikan kepada seluruh Bupati dan Wako di Sumsel, dan bahkan semuanya mensupport untuk suksesnya penyelenggaraan Asian Games.
"Kalau sekarang para Bupati dan Wako tersenyum memperoleh dana bagi hasil, ya memang sudah sepantasnya, ketika Asian Games bersakit-sakit dahulu dan sekarang saatnya bersenang-senang, sambil menikmati jalan tol, tambahan 2 sampai 3 jembatan di Sungai Musi, LRT, Jakabaring Sport City, fasilitas bandara SMB II, yang kesemuanya itu bagian dari kucuran dana APBN sekitat Rp 70 triliun tersebut," tuturnya.
Selain itu, semua yang telah dilakukan Alex Noerdin selama ini, sudah sejalan dengan garis kebijakan pemerintah, yaitu beliau bertekad dan berani menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
"Perpres ini, dengan tegas memuat bahwa pendanaan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dana penerimaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," capnya.
Dilanjutkannya, pendanaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja sementara Panitia Nasional INASGOC dan kementerian/lembaga.
"Sedangkan pendanaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah, sesuai bunyi Pasal 7 ayat (2,3) Perpres ini," tandasnya.
Ia pun berharap kedepan, janganlah untuk berpikir rasional dan harus melihat kedepan untuk bersama- sama membangun Sumsel, tanpa melupakan sejarah sukses Sumsel menyelenggaran event internasional.
"Marilah kita ajak publik melawan lupa, janganlah baru satu tahun saja sudah melupakan kebanggaan masyarakat Sumsel, di tingkat Asia bahkan di dunia internasional," pungkasnya.