Baca tanpa iklan
Dalam mengawal kasus hukim yang menimpa 5 komisioner KPU Palembang tersebut, pihaknya akan menurunkan 6 pengacara dari kantor hukum Rusli Bastari.
"Kita siap mengikuti jalannya sidang dan saat ini mengkaji, apa yang akan didakwakan bagi komisioner penyelenggara pemilu tingkat Kota Palembang itu," tuturnya.
Rusli sendiri mengaku belum bisa berbicara banyak soal kasus yang menjerat kliennya tersebut, dan akan melihat dan mengkaji dakwaan yanh disampaikan penuntut umum nanti.
"Jadi setelah sidang dengan agenda dakwaan akan kita bahasa dan menentukan sikap. Jalan terus apa ada eksepsi," terangnya.
Ditambahkan Rusli, dalam sidang nanti ia memastikan 5 tersangka (komisioner KPU Palembang) akan hadir dalam sidang.
• Tahun Ini Lima Kecamatan di Palembang Dibangun 6.034 SR Jargas, Ini Rinciannya
"Klien kita akan datang sidang nanti. Kalau penyerahan berkas kemarin mereka tidak hadir karena tidak wajib dan diatur undang- undang, mengingat mereka ada kegiatan lain yaitu rapat pleno," tandasnya.
Sekedar informasi, kasus yang menjerat 5 komisioner KPU Palembang ini, berawal dari adanya temuan Bawaslu Kota Palembang dan dilaporkan ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol : LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA, 5 Komisioner KPU Kota Palembang ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polresta Palembang, pada 11 Juni 2019 lalu.
Mereka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 510 subsideir pasal 554 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Bawaslu Kota Palembang.
Adapun kelima komisioner KPU Kota Palembang itu yakni Ketua KPU Palembang Eftiyani, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Yetty Oktarina, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili.