Sementara itu, Asisten I Pemkab Muba, Rusli mengatakan konflik yang terjadi antara Pemkab Muba dan Muratara didasari dari rencana Pemkab Muratara yang akan membangun tugu perbatasan di wilayah yang disengketakan.
Hasil mediasi yang dilakukan Pemprov belum menemukan titik temu. Baik Pemkab Muba dan Muratara tetap pada pendiriannya masing-masing.
"Pada dasarnya Pemkab Muba tetap menolak pembangunan tugu batas daerah yang bakal dilakukan Pemkab Muratara. Hal ini sesuai dengan keputusan bersama Pemkab Muba dan DPRD Muba yang menolak Permendagri nomor 76 serta Surat Telegram Gubernur Sumsel," katanya.