Kemenkum Sumsel Ikuti Policy Talks Sumut, Bahas Analisis Kebijakan & Penyusunan Policy Brief

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief Sebagai Instrumen Strategis Kebijakan Sumatera Utara”, secara daring dari Ruang Teleconference Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Senin (25/5/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, dan jajaran Tim BSK Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius M.T. Silalahi.

Dalam pemaparannya, para narasumber menegaskan pentingnya analisis kebijakan dan penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam mendukung proses pengambilan kebijakan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat. 

“Pendekatan kebijakan berbasis data dan kondisi riil di lapangan dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kebijakan publik harus mampu menjembatani kepentingan publik (res publica) dan kepentingan privat (res priva) secara proporsional agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung interaktif, yang membahas berbagai tantangan serta strategi penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah.

Para peserta bertukar pandangan terkait implementasi analisis kebijakan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur, khususnya di bidang analisis kebijakan.

Menurutnya, kemampuan menyusun analisis kebijakan dan policy brief yang komprehensif menjadi faktor penting dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemahaman kapasitas analis kebijakan dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis analisis yang terukur dan akurat serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik,” kata Kakanwil Maju Amintas Siburian.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel