Berita Kemenkum sumsel

Dorong Kebijakan Publik Berkualitas, Kemenkum Sumsel Aktif dalam Forum Policy Talk

Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk)

Dokumentasi/Kemenkum Sumsel
FORUM POLICY TALK -- Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk), Selasa (28/4/2026). 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Dalam upaya memperkuat kualitas perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti, Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk).

Kegiatan ini bertema Reposisi Strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik dan digelar, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) serta diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Forum dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto, yang menegaskan pentingnya penguatan peran analis kebijakan dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

Pada forum ini, dibahas penguatan peran analis kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan publik di pemerintah daerah melalui pendekatan evidence-based policy.

“Setiap kebijakan idealnya disusun berdasarkan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti data statistik, hasil penelitian, evaluasi program, maupun praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat asumtif, melainkan didasarkan pada analisis objektif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menekankan sinergi antarinstansi dalam memperkuat kualitas kebijakan publik harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata.

Forum ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi analis kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akuntabel, adaptif, serta selaras dengan kebutuhan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Pendekatan berbasis data dan bukti harus terus diperkuat dalam setiap proses perumusan kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah,” ujar Maju.

 

 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel

Sumber: Tribun Sumsel
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved