Demo di Pati

Tuntutan Soal Pemakzulan Bupati Pati Disebut Jadi Alarm Bagi Sejumlah Kepala Daerah di Sumsel

Tuntutan Soal Pemakzulan Bupati Pati Disebut Jadi Alarm Bagi Sejumlah Kepala Daerah di Sumsel

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Slamet Teguh
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
DEMO PATI - Aksi unjuk rasa digelar di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025). Massa menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Kondisi Kapolsek Pati Kota Iptu Heru Purno yang menjadi sasaran amuk massa dalam kericuhan aksi demonstrasi di Pati, Jawa Tengah. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kejadian di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng) yang mana sang bupati yakin Sudewi dituntut mengudurkan diri menjadi alarm bagi kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel), agar sebelum membuat dan mengeksekusi kebijakan, senantiasa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. 

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sumatera Selatan (DPW PGK) Sumsel yang juga Wakil Ketua DPRD Pali, Firdaus Hasbullah, SH, MH menyikapi unjuk rasa puluhan ribu warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri atau dimakzulkan. 

“Pelajaran sangat penting bagi kita semua, ketika masyarakat sudah bersatu meneriakan ketidakadilan, mereka memiliki keberanian agar kepala daerah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, termasuk unjuk rasa seperti yang terjadi di Kabupaten Pati,” kata Firdaus Hasbullah. 

Baca juga: Ikuti Jejak Pati, Giliran Warga Cirebon akan Demo 11 September 2025 Imbas Isu PBB Naik 1.000 Persen

Baca juga: Rekam Jejak Iptu Heru, Kapolsek Pati Kota Dikeroyok Massa saat Amankan Demo Bupati Pati Mundur

Firdaus Hasbullah menegaskan, bahwa ada pesan moral yang bisa dipetik dari kejadian di Kabupaten Pati antara lain, dalam setiap mengambil kebijakan, kepala daerah tidak bisa bisa lagi mengabaikan aspirasi rakyat, apalagi terkesan menantang.

“Respons yang arogan hanya akan memperbesar konflik, empati dan mendengarkan keluhan dari masyarakat lebih baik melalui proses dialogis dan demokratis,” tambahnya.

Firdaus Hasbullah menambahkan, ketika rakyat bersuara keras dan solid memprotes suatu kebijakan, seorang kepala daerah seharusnya melakukan evaluasi dan kajian sembari mendengarkan seluruh masukan dari elemen masyarakat.

“Kejadian di Pati sudah membuktikan, ketika kepala daerah tidak mengedepankan dialog akhirnya perlawanan muncul dimana-mana. Hal itu jangan sampai terjadi di Sumsel yang masih menunjunjung tinggi persaudaraan dan tepo seliro yang tinggi,” pungkasnya.

 

 

 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved