Bentuk Keseriusan, Wabup Yudha Kawal Usulan Sekolah Rakyat, Temui Mensos dan Wamensos di Jakarta

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menghadirkan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dibuktikan langsung oleh Wakil Bupati H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H. Pada Jumat (8/8/2025).

Dimana ia terbang ke Jakarta untuk bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, guna mengawal usulan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.

Pertemuan pertama berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI bersama Mensos Gus Ipul. Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul memaparkan secara rinci visi besar pemerintah melalui program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Konsep ini dirancang sebagai strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan mendapatkan pendidikan layak hingga tingkat menengah.

“Trilogi konsep Sekolah Rakyat adalah memuliakan wong cilik, memprioritaskan yang paling membutuhkan, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin memiliki harapan baru, kesempatan nyata, dan mimpi yang mungkin terwujud,” ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat nantinya akan berbentuk boarding school berfasilitas lengkap dan modern. Setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan semua kebutuhan pokok mulai dari seragam, makanan bergizi, peralatan belajar, hingga pemeriksaan kesehatan disediakan oleh negara.

Baca juga: Semarak HUT ke-80 RI di OKU Timur, Bupati Enos Sebut Kemerdekaan Harus Diisi dengan Kegiatan Positif

Baca juga: Pemkab OKU Timur Raih Kategori Nindya Kabupaten Layak Anak dari Kemen PPPA

Kurikulumnya menggabungkan pendidikan formal nasional, penguatan karakter, STEM, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan hidup, lengkap dengan pemetaan bakat sejak hari pertama siswa masuk.

Program ini sudah mulai bergulir sejak Juli 2025. Dari target 200 sekolah pada tahap awal, 63 sekolah telah beroperasi, dan sisanya sedang dalam tahap penyelesaian. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp10 triliun, atau sekitar Rp200 miliar per sekolah.

Usai mendengarkan paparan Mensos, Wabup Yudha menegaskan komitmen Pemkab OKU Timur untuk menjadi bagian dari program strategis nasional tersebut.

Ia menyampaikan bahwa terdapat 32.463 anak usia sekolah di OKU Timur yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 menurut data DTSEN.

“Data ini menggambarkan kebutuhan yang nyata dan mendesak. Pemkab OKU Timur bahkan sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ungkap Yudha.

Keseriusan itu mendapat sambutan positif. Dalam pertemuan lanjutan bersama Wamensos Agus Jabo Priyono, Pemkab OKU Timur diminta segera menyiapkan proposal resmi dan dokumen pendukung.

“Dengan kondisi yang ada, peluang OKU Timur merealisasikan Sekolah Rakyat pada 2026 cukup besar,” kata Agus Jabo.

Bagi Wabup Yudha, langkah ini bukan sekadar pengajuan program, melainkan upaya strategis untuk mencetak generasi emas OKU Timur sekaligus mendukung target nasional menekan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026.

“Ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi tentang masa depan. Anak-anak kita berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses, tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga,” tegasnya.

Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan kesiapan daerah, rencana pendirian Sekolah Rakyat di OKU Timur diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam pemerataan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com