Irma Suryani Apresiasi Bupati OKU Timur, 98 Persen Warga Miskin OKU Timur Sudah Ditanggung BPJS

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Kabar menggembirakan datang dari Kabupaten OKU Timur. Dalam kunjungannya ke Desa Aman Jaya, Kecamatan Buay Madang, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani SE, MM, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat miskin.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 98 persen warga kurang mampu di OKU Timur telah ditanggung iuran BPJS Kesehatannya oleh pemerintah daerah. 

Capaian ini disebut Irma sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini luar biasa. Hampir seluruh warga miskin sudah tercover BPJS. Artinya, mereka bisa berobat gratis hanya dengan membawa KTP dan KK. Ini bentuk kepedulian nyata dari kepala daerah,” ujar Irma, Selasa (05/08/2025).

Politisi Partai NasDem itu tak segan menyebut Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, sebagai sosok pemimpin yang memahami hak dasar rakyat, khususnya dalam layanan kesehatan.

Menurutnya, tak semua daerah memiliki political will sekuat ini dalam memastikan warganya terlindungi secara menyeluruh.

Meski memberikan apresiasi, Irma juga memberikan tantangan agar Pemkab OKU Timur tidak berhenti di angka 98 persen.

“Kalau bisa, kejar sampai 100 persen. Karena ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Kita ingin tidak ada lagi warga miskin yang tercecer,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa status kepesertaan mereka.

“Silakan datang ke kantor BPJS terdekat. Bawa KTP dan KK, nanti bisa dicek apakah sudah ditanggung atau belum,” jelasnya.

Baca juga: Pemkab OKU Timur Dukung Latihan Garuda Shield,Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur

Dengan iuran yang ditanggung Pemkab, warga kini tak perlu lagi memikirkan beban biaya saat berobat di fasilitas kesehatan pemerintah, termasuk rumah sakit daerah.

Irma juga menyoroti peran penting BPJS Kesehatan sebagai sistem jaminan sosial berbasis gotong royong yang kini banyak dilirik oleh negara-negara lain.

“Dulu ada ungkapan: orang miskin dilarang sakit. Tapi sekarang kita ubah, orang sakit dilarang bayar. Ini bukti negara hadir lewat BPJS. Indonesia patut bangga dengan sistem ini,” ungkap Irma penuh keyakinan.

Di balik pujian, Irma juga membawa catatan penting. Ia menyoroti minimnya pasokan obat untuk pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di beberapa fasilitas kesehatan.

“Saya akan sampaikan langsung ke Kementerian Kesehatan. Ketersediaan obat untuk ODGJ harus ditingkatkan. Ini bagian dari upaya menjamin hak kesehatan semua warga, termasuk mereka yang paling rentan,” katanya.