Sindiran Dedi Mulyadi Sebut Study Tour Ikutan Gaya Pejabat Jalan ke Luar Negeri, Tegas Melarang

TRIBUNSUMSEL.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan tegas menyatakan bahwa melarang adanya sekolah menyelenggarakan study tour untuk siswanya.

Dedi Mulyadi melarang kegiatan study tour yang tidak memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan hanya menjadi beban bagi orang tua. 

Menurutnya, study tour harus berkaitan dengan penelitian dan pembelajaran, bukan hanya sekadar jalan-jalan. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Bongkar Kebohongan Study Tour Sekolah, Singgung Soal Pembodohan Publik

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier, yang tayang Senin, (4/8/2025).

Gubernur yang akrab disapa KDM ini juga tak segan menyindir kegiatan study tour ini bak mengikuti kebiasaan pejabat yang kerap jalan-jalan.

Ditambah lagi menyangkut penggunaan dana sekolah secara tidak tepat.

"Jalan-jalan boleh, tugas Gubernur jalan-jalan di Jawa Barat, yang gak boleh ke luar negeri menggunakan dana negara, study tour itu kan sebenarnya anak sekolah itu ngikutin pejabat, pejabatnya banyak studi banding," ucap Dedi Mulyadi yang memicu gelak tawa Deddy Corbuzir.

Selain itu, Dedi mempertanyakan urgensi dan manfaat kegiatan tersebut, terutama ketika pelaksanaannya lebih fookus pada rekreasi ketimbang nilai pembelajarannya.

"Kadang-kadang anak sekolah itu study tour ke temapt yang tidak ada hubungannya sama pelajaran, malah lebih mahal dari jalan-jalan keluarga," katanya.

Menurut KDM, dirinya sudah kebal jika kebijakannya menuai protesan masyarakat hingga pejabat lain.

"Kalau protes gagasannya berarti mendapat perhatian, kan lebih baik jadi pemimpin yang gagasannya diprotes, dari pada pemimpin yang gak punya gagasan," tegas KDM.

Baca juga: Momen Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Sindir Pejabat Konten Nggak Banget, Dedi Mulyadi Bereaksi

Adapun kebijakan larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03. KESRA telah diterbitkan untuk menegaskan pelarangan study tour.

Ia menilai kegiatan ini sering dijadikan sebagai sarana eksploitasi ekonomi terhadap siswa. 

Menurutnya, pendidikan harus steril dari kepentingan-kepentingan komersial.
 
Tetap Copot Kepsek Jika Melanggar

Melansir dari Kompas.com, Dedi Mulyadi, menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada kepala sekolah yang tetap menyelenggarakan study tour di tengah larangan yang berlaku.
 
Pernyataan tersebut disampaikannya di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025).

Dedi menyebut, kegiatan study tour sebenarnya dapat dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus keluar kota.

"Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap. Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian," ucapnya. 

"Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot," tegasnya. Menurut Dedi, banyak sekolah justru menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata. 

"Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan bahwa study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya. Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya," jelasnya.
 
Dedi menegaskan bahwa study tour mestinya berbasis penelitian dan pengamatan.

Ia mencontohkan fasilitas penelitian yang tersedia di setiap kota atau kabupaten, mulai dari laboratorium di puskesmas, area pertanian, hingga pusat industri lokal.

Dedi juga menegaskan agar masyarakat tidak salah paham dengan kebijakan sejumlah kepala daerah lain yang mengizinkan perjalanan siswa.

(*)

Baca berita lainnya di google news

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com