Bentuk 312 Pos Bantuan Hukum di OKU Timur, Bupati Enos Raih Penghargaan dari Menteri Hukum RI

“Sebagai pemimpin daerah, saya percaya bahwa tugas pemerintah bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun keberanian rakyat untuk memperjuangkan hak dan keadilan mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Enos menegaskan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat kecil dalam persoalan hukum menjadi bagian penting dari arah kebijakan Pemkab OKU Timur ke depan.

“Keadilan tidak boleh menjadi barang mewah bagi rakyat kecil. Saya ingin memastikan bahwa setiap suara warga didengar, setiap keluhan ditanggapi, dan setiap persoalan hukum memiliki jalan keluar yang manusiawi,” tambahnya dengan nada tegas.

Baginya, kehadiran Posbankum dan Paralegal Desa merupakan manifestasi nyata kehadiran negara di tengah rakyat, di mana masyarakat bisa mengakses bantuan hukum secara gratis, mudah, dan bermartabat.

“Kami akan terus hadir, mendengar, dan memperjuangkan hak masyarakat. Ini bukan sekadar program, ini adalah perjuangan bersama untuk menciptakan rasa aman dan adil di tengah masyarakat desa,” pungkas Enos.

Pencapaian 312 Posbankum dan 733 Paralegal Desa/Kelurahan menjadikan OKU Timur sebagai simbol kemajuan akses keadilan yang merata, dan memperkuat citra kabupaten ini sebagai daerah yang progresif dalam pelayanan publik berbasis inklusi sosial.

Langkah ini sekaligus menempatkan OKU Timur sebagai poros penting dalam transformasi hukum berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak lagi harus menunggu keadilan, tetapi bisa langsung mengaksesnya di lingkungan terdekat.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel