Jokowi Curiga Ada Agenda Besar Politik di Balik Polemik Ijazah Dirinya

Ia menyebut cara Jokowi mengembalikan kehormatannya tidak tepat. 

Menurutnya, langkah yang lebih masuk akal adalah dengan menunjukkan ijazah asli, bukan dengan menyeret orang ke jalur pidana. 

"Kalau ingin membuktikan ijazah asli, ya tunjukkan saja. Melaporkan orang ke polisi itu ujungnya penjara, bukan tempat mengembalikan kehormatan," tegas Ahmad.

Namun kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara membantah. Ia menegaskan laporan kliennya ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu bukan bentuk kriminalisasi. 

"Kalau memang ini kriminalisasi, tidak mungkin kasusnya naik ke tahap penyidikan. Kita sekarang hidup di era demokrasi dan keterbukaan," ujar Rivai.

Menurut Rivai, Jokowi kini bukan lagi presiden dan telah kembali menjadi warga negara biasa. 

Sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk menekan atau mengintervensi proses hukum. 

"Pak Jokowi sudah warga biasa. Tidak bisa memberi privilege, tidak bisa mempromosikan siapa pun. Jadi tidak ada gunanya kriminalisasi," jelas Rivai.

Rivai menegaskan salah satu tujuan laporan ini adalah agar keabsahan ijazah Jokowi diuji melalui jalur hukum, bukan melalui debat publik yang tak berujung. 

Naiknya status kasus ini ke penyidikan, kata Rivai, membuktikan laporan Jokowi memenuhi unsur pidana dan didukung oleh fakta hukum. 

"Dengan naik ke penyidikan, artinya laporan Pak Jokowi bukan asumsi kosong. Dua hal terpenuhi: ada fakta hukum dan terpenuhi unsur pasal pidana," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kecurigaan Jokowi di Balik Polemik Ijazah: Ada Agenda Besar Politik, .