Jokowi Curiga Ada Agenda Besar Politik di Balik Polemik Ijazah Dirinya

TRIBUNSUMSEL.COM - Curiga ada agenda besar politik di balik polemik ijazahnya, termasuk upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

"Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik, di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan," kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).

Salah satu motif dari agenda besar politik adalah untuk menurunkan reputasi politiknya, menurut dugaan Jokowi. 

Termasuk mengaburkan prestasi-prestasi yang ia lakukan selama dua periode memimpin sebagai Presiden RI. 

"Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," ujar dia. 

"Termasuk itu (isu pemakzulan) jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik," ucap Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyatakan dirinya merespons itu secara biasa saja. 

"Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa," imbuh dia.

Terkait kasus dugaan ijazah palsu yang masih terus bergulir, Jokowi meminta masyarakat mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. 

"Ini kan dalam proses hukum. Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan kepada proses hukum yang ada. Kemudian nanti kita lihat di sidang yang ada di pengadilan seperti apa," tuturnya.

Ia pun kembali menegaskan hanya akan menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Ia tidak akan menunjukkan di luar sidang. 

"Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Nggak (di luar sidang). Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki," jelasnya.

Isu pemakzulan Gibran mencuat setelah keluar pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, April 2025 lalu. 

Saat itu Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan. 

Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.