Gelumbang dan Kikim Area Paling Siap Jadi Daerah Otonom Baru di Sumsel, Ada 9 Usulan WIlayah

"Tapi bila moratoriumnya dibuka efisiensi sudah tidak lagi, saya yakin dan optimis itu akan sukses," ungkapnya.

Menurut Nanan tiga wilayah terutama Lubuklinggau dari awal sangat siap dalam pengertian sudah mempersiapkan diri dari segala hal.

"Mulai dari sarana prasarana dan infrastruktur, kita sudah siap semua," ujarnya lagi.

Hanya saja, lagi-lagi semua itu kembali lagi kepada pihak yang menentukan saja, bila dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri menyatakan tidak, terpaksa semuanya harus menerima.

"Yang penting semuanya sudah siapkan semua, termasuk bukan Lubuklinggau ibukotanya tidak apa-apa," ungkapnya.

Baca juga: Daftar Usulan 9 Daerah Otonom Baru di Sumsel, Ada Baturaja, Gelumbang Hingga Provinsi Sumsel Barat

Baca juga: 11 Tokoh di Palembang Deklarasikan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Palembang Ulu

Dukung Pemekaran Gelumbang

Bupati Muara Enim H Edison SH MHum juga memberi apresiasi dan dukungan usulan DOM tersebut.

"Saya mengapresiasi upaya DPD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumsel, dan itu sah-sah saja," ujar Edison via hp di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Menurut Edison, untuk usulan pemekaran DOB Kabupaten Gelumbang, itu sangat ia dukung 100 persen karena sudah lama ditunggu oleh masyarakat Gelumbang khususnya. Apalagi seluruh persyaratan sudah dipenuhi dan telah mendapat persetujuan dari DPR.

Sedangkan untuk usulan DOB Provinsi Sumselbar, lanjut Edison, tentu tujuan utamanya adalah untuk memperpendek birokrasi dan sebagainya. Namun pihaknya (Kabupaten Muara Enim, red) tentu akan melihat dan mempertimbangkan di segala aspek seperti budaya, sosial, geografi dan sebagainya.

Sementara itu Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto, hingga berita ini diturunkan belum bisa di konfirmasi baik melalui sambungan telepon maupun via WA untuk meminta tanggapan permasalahan tersebut.

Bupati Lahat Dukung Kikim Area

Bupati Lahat, Bursah Zarnuni mendukung terwujudnya Pemekeran Kikim Area menjadi Kabupaten terlebih setelah dibukanya moratorium pemekaran daerah oleh Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Kamis (24/4/2025) lalu.

Sejalan dengan Pemkab Lahat, masyarakat Kikim Area juga bersemangat untuk bisa segera berpisah dari Kabupaten Lahat, dengan membuat kabupaten baru. Untuk diketahui pemekaran sendiri prosesnya sudah dilakukan sejak tahun 2004 lalu. Namun pada tahun 2014, Kikim Area berada persis diambang batas kuota yang ditetapkan pemerintah, lalu harapan sempat hilang karena pemerintah pusat menutup moratorium pemekaran daerah.

Sebagai bentuk dukungan atas upaya masyarakat Kikim Area, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi sudah mengundang semua anggota DPRD Lahat Dapil 7 (Kikim Area) untuk terus berjuang menjadikan Kikim Area sebagai daerah otonom baru. Mengingat Kikim Area sendiri miliki potensi alam yang tak diragukan lagi, sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).