'BUMN yang Aneh-aneh Perbaiki Diri' Dedi Mulyadi Sebut Perhutani Dosa soal Longsor Gunung Kuda

TRIBUNSUMSEL.COM - Pada Jumat (30/5/2025), gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyindir keras perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perhutani, buntut longsor di galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Alih-alih mempertahankan fungsi lahan sesuai peruntukannya, Dedi menyebut Perhutani saat ini justru seperti perusahaan yang menyewakan lahan untuk pertambangan. 

Dedi meminta Perhutani sebagai perusahaan BUMN agar berbenah diri karena telah melakukan 'dosa' terkait longsor di Gunung Kuda gegara kejadian tersebut.

Sebab, seharusnya, wilayah Gunung Kuda yang dijadikan lokasi pertambangan, adalah zona hijau.

"Nah, sekarang Perhutani menjadi PT yang sewa lahan untuk pertambangan. Perusahaan BUMN yang aneh-aneh ini, segera memperbaiki diri. Ini dosa ini," kata Dedi di lokasi, Sabtu (31/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

"Ini kan Perhutani ini, banyak sekali areal-areal yang berubah menjadi areal tambang."

"Padahal kan Perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang," imbuh dia.

Mantan Bupati Purwakarta ini pun memastikan akan segera memanggil Perhutani.

"Setelah ini kita akan memanggil Perhutani, ya," tegas Dedi.

Dedi sendiri sebelumnya sudah pernah memohon agar tambang galian C di Gunung Kuda ditutup sebab tak memenuhi syarat dalam hal pengelolaannya.

Permintaan ini disampaikan Dedi tiga tahun lalu, saat ia meninjau lokasi pertambangan, ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

"Tambang ini tidak memenuhi syarat untuk mengelola tambang. Tiga tahun lalu saya sudah ke sini dan memohon untuk ditutup," jelas Dedi.

Tak hanya itu, imbuh Dedi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jabar telah beberapa kali melayangkan surat peringatan terhadap pengelola tambang.

Tetapi, Dedi mengakui memang Pemprov Jabar tidak bisa begitu saja langsung menghentikan usaha tersebut.

Buntut adanya longsor tersebut, Dedi mengatakan Pemprov Jabar telah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin.

"Dinas ESDM sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini, tetapi kan kalau langsung menghentikan kita tidak bisa."

"Maka, tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin atau pencabutan izin tambang ini," urainya.

Tiga Perusahaan Dicabut Izinnya
Diketahui, buntut longsor di tambang galian C Gunung Kuda, izin tambang dari tiga perusahaan dicabut.

Tiga perusahaan itu adalah:

Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ishlah atas Izin Operasi Produksi Nomor: 540/63/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 yang diterbitkan pada 5 November 2020 untuk lokasi Blok Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Lalu, Izin Perpanjangan Operasi Produksi Nomor: 91201098824860013 yang diterbitkan pada 1 Desember 2023 untuk lokasi yang sama. 

PT Aka Azhariyah Group atas Izin Usaha Pertambangan Baru atau Eksplorasi Batuan dengan Nomor: 91204027419550001 yang diterbitkan pada 30 Agustus 2023 untuk lokasi Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. 

Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah atas Izin Operasi Produksi Nomor: 540/64/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 yang diterbitkan pada 5 November 2020 untuk lokasi Usaha: Blok Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Alamat kantor berada di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka.

Selain pencabutan izin terhadap tiga perusahaan tersebut, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah pemilik tambang dan kepala teknik tambang, AK dan AR.

"Ada dua tersangka yang kami tetapkan, yaitu pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya sudah ditahan," kata Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni, Sabtu.

Sumarni menambahkan, pihaknya juga telah memeriksa delapan saksi, mulai mandor hingga pegawai Dinas ESDM.

"Ada delapan saksi yang kami periksa. Ada mandor, operator, pegawai, ceker, dan juga saksi dari dinas ESDM," ungkapnya.

Para tersangka dijerat pasal berlapis, di antaranya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana terberatnya mencapai 15 tahun penjara.

Lalu, Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Perlindungan Kerja, Undang-Undang Minerba, dan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Hingga saat ini, longsor di Gunung Kuda telah menewaskan 18 orang, sedangkan enam lainnya selamat dan tujuh masih dalam pencarian.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dedi Mulyadi Sebut Perhutani Dosa soal Longsor Gunung Kuda: BUMN yang Aneh-aneh Segera Perbaiki Diri, .