5 Hal Ini Jadi Pesan Wali Kota Ratu Dewa Untuk 12 Pejabat Baru Pemkot Palembang yang Resmi Dilantik

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Sejak dilantik 20 Februari lalu atau belum genap 100 hari menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Ratu Dewa dan Prima Salam melakukan perombakan sejumlah pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas, Asisten hingga Kepala Badan dilingkungan di Pemerintah Kota Palembang. 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan sejumlah pejabat Pratama dilingkungan Pemkot Palembang, dilaksanakan diruang Parameswara Setda Kota Palembang oleh Walikota Palembang Ratu Dewa, Jumat (16/5/2025) sore. 

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Walikota Palembang Prima Salam, Sekda Palembang, pejabat hingga Camat yang ada. 

Kedua belas nama yang dilantik tersebut, diantaranya Kadis PU PR Ahmad Bastari ST MT (Pembina Utama Muda IV/C), yang dirotasi dengan jabatan baru, sebagai Asisten Administrasi umum Sekda Palembang. 

Drs Edwin Effendi MSi jadi kadis Perikanan dari sebelumnya Kasat Pol PP.  Dr Alex Fernandus MSi jadi Kadis  Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) yang sebelumnya Asisten administrasi pemerintahan. 

Hingga Riza Pahlevi MA (Pembina TK I, IV/b) dari jabatan lama sebagai Kepala Kesbangpol, menjadi staff ahli bidang Perekonomian, Pembangunan dan investasi kota Palembang. 

Menurut Walikota Ratu Dewa, mutasi jabatan yang ada murapakan hal yang biasa dan selaku mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 31 tahun, dirinya pernah mengalaminya. 

"Alhamdulillah hari ini mutasi roling pejabat, khusunya pejabat tinggi pratama eselon dua," kata Dewa. 

Dijelaskan Dewa dari perombakan itu, terdapat dua kepala dinas yang mengalami kekosongan jabatan definitif, yaitu PU PR dan Sat Pol PP, yang masing-masing dilakukan  penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). 

Yaitu, Ahmad Muatqin yang saat ini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merangkap jabatan Plt Kadis PU PR, dan Herison yang menjabat Sekretaris Pol PP menjabat Plt Kepala Satuan Pol PP Palembang. 

"Memang ada beberapa dinas masih kosong, dan untuk definitif kedua jabatan itu masih harus melalui Pansel tidak bisa sekarang didefiniitifkan karena ada proses, kita ingin secepatnya paling tidak makan waktu 1 atau 2 bulan, " jelasnya. 

Dewa menegaskan meski belum 6 bulan menjabat, perombakan pejabat dilingkungan Pemkot itu sudah mendapat izin dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian terkait. 

"Kalau lainnya sudah memenuhi  aturan yang ada, meski belum 6 bulan sudah izin BKN, Kementerian sudah selesai semua, " paparnya. 

Dewa menegaskan putusan perombakan ini memastikan tidak ada 'dua matahari' dipucuk pimpinan Pemkot Palembang, sebab dirinya dan Prima Salam memiliki semangat bersama untuk merealisasikan janji politik kepada masyarakat Palembang. 

"Harapan saya Ratu Dewa dan Prima Salam (RDPS) pengen ada percepatan, visi misi program dan kegiatan ada 5 kegiatan, sebagaimana disaat janji politik, " tegasnya, seraya dirinya memastikan roling ini bukan hukuman bagi mereka yang digeser.