Berita Viral

Tiga Sosok Kepala Daerah Puji Dedi Mulyadi Lewat Gebrakan Positif, Disebut Gubernur Terbaik

Inilah tiga sosok Kepala Daerah yang puji Dedi Mulyadi, terkait kebijakan baru Gubernur Jawa Barat.

Penulis: Laily Fajrianty | Editor: Moch Krisna
(KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY)
KONTROVERSI DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025). Inilah tiga sosok Kepala Daerah yang puji Dedi Mulyadi, terkait kebijakan baru Gubernur Jawa Barat. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Inilah tiga sosok Kepala Daerah yang puji Dedi Mulyadi, terkait kebijakan baru Gubernur Jawa Barat.

Diketahui, sejumlah kebijakan baru Dedi Mulyadi disorot publik di antaranya soal vasektomi sebagai syarat bantuan sosial pengiriman anak nakal ke barak militer hingga larangan wisuda bagi siswa TK hingga SMA, larangan study tour dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa di bawah umur.

Kebijakan Dedi Mulyadi ini pun menuai pujian dari sejumlah Kepala Daerah.

Berikut tiga sosoknya :

DEDI MULYADI - Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menyapa Wakil Bupati Garut, calon mantunya jadi sorotan.
DEDI MULYADI - Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menyapa Wakil Bupati Garut, calon mantunya jadi sorotan. ((DOK. Humas Partai Golkar))

1. Gubernur Jakarta Pramono Anung

Pernyataan ini muncul menanggapi gagasan Dedi Mulyadi yang menyatakan bahwa, jika dirinya menjadi Gubernur Jakarta, ia bisa memberikan gaji sebesar Rp10 juta per kepala keluarga.

Gagasan itu disampaikan Dedi dalam pidatonya saat Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025, yang digelar di Bandung pada Selasa, 6 Mei 2025.

Dalam penjelasannya, Dedi membandingkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai Rp90 triliun dengan jumlah penduduk Jakarta yang ia genapkan menjadi 10 juta jiwa.

Dengan asumsi satu kepala keluarga terdiri dari 4–5 orang, Dedi memperkirakan ada sekitar dua juta kepala keluarga di Jakarta.

Berdasarkan hitungan tersebut, ia menyatakan bahwa APBD sebesar itu cukup untuk menggaji setiap kepala keluarga sebesar Rp10 juta.

Namun menurut Chico, hitungan tersebut tidak realistis.

"Kang Dedi salah hitung,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin, 12 Mei 2025.

Chico menjelaskan, dengan APBD sekitar Rp90 triliun, jika pemerintah harus menggaji dua juta kepala keluarga sebesar Rp10 juta per bulan, maka dibutuhkan dana sebesar Rp20 triliun setiap bulan.

Jika dikalikan selama satu tahun, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp240 triliun, jauh melebihi kapasitas APBD saat ini.

"Intinya saya enggak mau mencemooh, intinya Kang Dedi terlalu bersemangat sampai sampai salah hitung saja,” tambah Chico.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved