Dianggap Putus Asa Didik Anak, Jawaban Ibu Ini Sindir Anggota Dewan Soal Kirim Anak ke Barak Militer

TRIBUNSUMSEL.COM - Seorang ibu menyampaikan dukungannya terkait program pendidikan berkarakter di Barak Militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Jawaban Sofiyah, seorang wali murid asal Bekasi, Jawa Barat ini pun menyita perhatian publik.

Sofiyah juga secara terbuka menyinggung sejumlah anggota dewan yang ramai-ramai menolak kebijakan tersebut.

Baca juga: Giliran Preman Bakal "Dikirim" Dedi Mulyadi ke Barak Militer Mulai Juni, Dijanjikan Upah

Momen itu terjadi dalam sebuah acara diskusi publik yang membahas kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal program pengiriman pelajar ke barak militer, Rabu, (13/5/2025).

Sofiyah, membantah disebut cara orang tua mengirimkan anaknya mengikuti program ke barak militer karena putus asa.

Menurutnya, program barak militer justru bisa menjadi solusi atas maraknya kenakalan remaja.

"Gak putus asa sih pak, kalau ada jalan, kalau ada tempat yang bisa dinaungin sama mereka nih pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan, kalau emang buat kebaikan para pelajar ini," ujar Sofiyah, dikutip dari tvOneNews, Rabu (14/5/2025).

Sofiyah seloroh menyebut terlalu lama mengharapkan para anggota dewan yang dinilainya lebih banyak sibuk daripada hadir memberi solusi.

Pada kesempatan itu, ada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono dan anggota DPR RI Gamal Albinsaid.

"Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya gak tahu ngapain. Mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti," lanjutnya dengan menohok.

"Waduh," celetuk presenter.

Pernyataan itu disambut tawa oleh Ono Surono.

Baca juga: Ini Kata Kementerian HAM Terkait Pendidikan Militer Bagi Anak oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Menyadari keberadaan para pejabat tersebut, Sofiyah sempat menyampaikan permintaan maaf dengan nada menyindir.

"Eh ada bapak dewan ya, maaf ya pak," ucapnya sambil tersenyum.

Sebagai orang tua, Sofiyah merasa miris dengan kondisi para pelajar yang tak lepas dari masalah tawuran dan geng motor.

Ia menyinggung para anggota dewan seolah baru peka ketika Dedi Mulyadi sudah turun tangan melakukan program tersebut.

"Dari dulu anak Indonesia pelajarnya, tawuran, geng motor, dari dulu pemerintah kemana aja, kenapa pas ada program pak Dedi langsung lah, beginilah, melanggar HAM lah, begitu pak," katanya lagi.

Sofiyah pun mendesak anggota dewan bergerak untuk mencari solusi dari kenakalan remaja jika memang program dari Dedi Mulyadi melanggar HAM.

"Kalau emang program Pak Dedi melanggar HAM, saya minta nih ke negara kita yang katanya negara paling maju, ayo lah selesaikan nih gimana caranya pelajar kita biar gak tawuran, geng motor," tegasnya.

Sindiran Sofiyah belum berhenti. Ia kembali mengingatkan anggota dewan untuk tidak hanya duduk manis tanpa kontribusi nyata.

"Jangan duduk manis aja gitu ya, diem bae, tapi begitu ada program begini-begini gak bagus lah, begitu lah," sindirnya.

Belakangan diketahui, Sofiyah merupakan ibu dari Alex (17), nama samaran, siswa kelas X SMK di Bekasi. 

Ia mengatakan bahwa anaknya mengalami kecanduan bermain game online hingga larut malam, bahkan mendekati pagi.

Karena itulah, Sofiyah meminta pihak sekolah agar anaknya bisa ikut program barak militer, demi membentuk kedisiplinan.

Ternyata, Alex juga menyetujui usulan tersebut karena ingin mengubah kebiasaan buruknya.

"Belum (masuk barak militer), pengen karena agar melatih kedisiplinan," kata Alex dalam acara tersebut.

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Minta Hentikan Pendidikan Siswa di Barak Militer

Di sisi lain, jawaban Sofiyah tersebut bertentangan dengan wali murid lainnya, yakni Adhel Setiawan yang melaporkan Dedi Mulyadi ke Kompas HAM.

Adhel Setiawan tidak sepakat dengan kebijakan Dedi Mulyadi lantaran adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bahkan, Adhel Setiawan menyebut Dedi Mulyadi tak paham dengan falsafah pendidikan untuk anak.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, memulai program pendidikan karakter berbasis militer bagi siswa-siswa yang dianggap bermasalah, pada 2 Mei 2025.

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Jawa Barat, TNI Angkatan Darat (TNI AD), dan Polri, dengan tujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat bela negara di kalangan pelajar.

Program ini ditujukan bagi siswa tingkat SMP dan SMA yang menunjukkan perilaku sulit diatur atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas serta tindakan kriminal. 

Pelaksanaan program dilakukan di barak-barak militer, seperti Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta, dengan durasi pelatihan selama 14 hari.

TNI AD menyatakan bahwa program ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.
 
Dengan pendekatan yang menekankan disiplin dan tanggung jawab, diharapkan siswa dapat kembali ke lingkungan sekolah dan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.
 
Baca berita lainnya di google news

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com