Dianggap Putus Asa Didik Anak, Jawaban Ibu Ini Sindir Anggota Dewan Soal Kirim Anak ke Barak Militer

Ia menyinggung para anggota dewan seolah baru peka ketika Dedi Mulyadi sudah turun tangan melakukan program tersebut.

"Dari dulu anak Indonesia pelajarnya, tawuran, geng motor, dari dulu pemerintah kemana aja, kenapa pas ada program pak Dedi langsung lah, beginilah, melanggar HAM lah, begitu pak," katanya lagi.

Sofiyah pun mendesak anggota dewan bergerak untuk mencari solusi dari kenakalan remaja jika memang program dari Dedi Mulyadi melanggar HAM.

"Kalau emang program Pak Dedi melanggar HAM, saya minta nih ke negara kita yang katanya negara paling maju, ayo lah selesaikan nih gimana caranya pelajar kita biar gak tawuran, geng motor," tegasnya.

Sindiran Sofiyah belum berhenti. Ia kembali mengingatkan anggota dewan untuk tidak hanya duduk manis tanpa kontribusi nyata.

"Jangan duduk manis aja gitu ya, diem bae, tapi begitu ada program begini-begini gak bagus lah, begitu lah," sindirnya.

Belakangan diketahui, Sofiyah merupakan ibu dari Alex (17), nama samaran, siswa kelas X SMK di Bekasi. 

Ia mengatakan bahwa anaknya mengalami kecanduan bermain game online hingga larut malam, bahkan mendekati pagi.

Karena itulah, Sofiyah meminta pihak sekolah agar anaknya bisa ikut program barak militer, demi membentuk kedisiplinan.

Ternyata, Alex juga menyetujui usulan tersebut karena ingin mengubah kebiasaan buruknya.

"Belum (masuk barak militer), pengen karena agar melatih kedisiplinan," kata Alex dalam acara tersebut.

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Minta Hentikan Pendidikan Siswa di Barak Militer

Di sisi lain, jawaban Sofiyah tersebut bertentangan dengan wali murid lainnya, yakni Adhel Setiawan yang melaporkan Dedi Mulyadi ke Kompas HAM.

Adhel Setiawan tidak sepakat dengan kebijakan Dedi Mulyadi lantaran adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bahkan, Adhel Setiawan menyebut Dedi Mulyadi tak paham dengan falsafah pendidikan untuk anak.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, memulai program pendidikan karakter berbasis militer bagi siswa-siswa yang dianggap bermasalah, pada 2 Mei 2025.