Ratu Dewa Geram Dengar Gaji Sopir Feeder LRT Telat Dibayar, Beri Deadline 3 Hari ke Sekda & Kadishub

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Wali Kota Palembang Ratu Dewa langsung bereaksi saat mendengar keterlambatan pembayaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) ke pengelola Feeder.

Dewa mengaku geram dengan keterlambatan pembayara itu sehingga operasional Feeder termasuk gaji para sopir terlambat. 

Dirinya yang mengetahui hal itu, sudah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Palembang untuk menyelesaikannya segera. 

"Sekda dan Kadishub saya deadline tiga hari menyelesaikannya, " tegas Dewa, Senin (12/5/2025). 

Sebelumnya, sejumlah sopir Feeder LRT Musi Emas Kota Palembang yang terintegrasi dengan LRT Sumsel keluhkan gaji bulan April hingga kini belum dibayar.

Baca juga: Sopir Feeder LRT Musi Emas Palembang Keluhkan Gaji yang Belum Dibayar, Pengelola Buka Suara

Hal Tersebut seperti yang disampaikan Sopir Feeder LRT Musi Emas berinisial R, bahwa gaji bulan April hingga kini belum dibayar. Memang sudah dua bulan ini sering terlambat. 

"Seharusnya gaji bulan April dibayarkan pada awal Mei, namun hingga kini belum dibayar. Bulan lalu juga begitu gaji bulan Maret baru dibayar pada 15 April," kata R saat diwawancarai di Stasiun LRT Asrama Haji Palembang, Senin (12/5/2025). 

Menurutnya, karena gajinya telat dibayar ia sering menghitung ke orang tuanya. Kebetulan masih tinggal dengan orang tua, jadi kalau gaji belum dibayar hutang dulu dengan orang tua. 

"Harapannya gaji kami segera dibayarkan, supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkapnya. 

PT Transportasi Global Mandiri (TGM) sebagai operator Feeder LRT Musi Emas pun memberikan jawabnya terkait keterlambatan gaji yang dikarenakan ada keterlambatan dari Pemkot Palembang. 

"Keterlambatan pembayaran gaji untuk periode bulan April, kami memahami sepenuhnya kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang timbul akibat situasi ini, dan kami memohon maaf atas keterlambatan yang terjadi," kata Kepala Operasional PT TGM Fajar Wahyudi.

Fajar menjelaskan, keterlambatan ini disebabkan oleh belum diterimanya pembayaran invoice PT TGM dari Pemerintah Kota Palembang untuk pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun 2024. 

"Kami telah melakukan penagihan secara aktif dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Pemkot Palembang untuk mempercepat proses pembayaran tersebut. Sebab dalam satu bulan setidaknya biaya operasional hampir Rp 1 Miliar ," ungkapnya. 

Menurutnya, PT Transportasi Global Mandiri ini sangat bergantung pada pembayaran dari Pemberi Kerja.

Keterlambatan pembayaran dari pihak pemberi kerja secara langsung berdampak pada cash flow perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial nya, termasuk pembayaran gaji karyawan.