Reaksi Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Minta Hentikan Pendidikan Siswa di Barak Militer

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Dilaporkan Wali Murid

Adhel Setiawan, salah satu orang tua siswa menegaskan tidak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang memasukan siswa ke barak.

Untuk itu, ia meminta kebijakan tersebut dihentikan.

"Kami mengadukan pak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terkait kebijakan beliau yang memasukan siswa dengan permasalahan yang nakal akan dimasukkan ke barak dengan di didik oleh militer, saya selaku orang tua murid tidak setuju dengan kebijakan ini, saya ingin kebijakan ini dihentikan," kata Adhel Setiawan dilansir Kompas.com

"Karena kami menilai kebijakan ini syarat dugaan pelanggaran hak asasi manusia," sambungnya.

Tak hanya itu, Adhel juga menyinggung Gubernur Jawa Barat soal pendidikan.

"Saya melihat Dedi Mulyadi ini gak paham dengan falsafah pendidikan, pendidikan ini tujuannya kan memanusiakan manusia artinya anak didik ini kan bukan benda yang harus dibentuk tapi anak didik ini subjek yang harus dibimbing bukan dibentuk," terangnya.

"Menurut kami kenakalan siswa itu tidak didengar kemauan mereka tidak didengar itu tugas dari orang tua dan guru beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer dibina ala-ala -militer," imbuhnya.

Baca juga: Geramnya Dedi Mulyadi Disebut Bapak Tiri oleh Warga Cirebon Gegara Jalan Rusak: Marah ke Bupati

Menurutnya, kebijakan Dedi Mulyadi ini bukan memanusiakan manusia, namun memiliterkan manusia.

"Apakah ada jaminan setelah di bawa ke barak masalah kenakalan akan terselesaikan, kan gak ada jaminan juga," jelasnya.

"Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia," tandasnya.

Diketahui, pada Jumat (2/5/2025), program pendidikan militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membina siswa yang terlibat kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat, resmi dimulai.

Bagi siswa yang terlibat berbagai pelanggaran, mulai dari tawuran, tidak disiplin, hingga tindakan yang dianggap tidak pantas oleh orangtua mereka, program ini diperuntukkan.

Kebijakan ini pun menuai pro dan kontra publik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Pastikan Pendidikan Siswa di Barak Militer Tak Langgar Hak Anak".

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com