Advokat Ngadu ke Komisi III DPR Minta Hercules Ditangkap, Ketum GRIB Jaya Geram : Ini Pengancaman

TRIBUNSUMSEL.COM -- Hercules alias Rosario de Marshall angkat bicara terkait adanya aduan sejumlah pengacara ke Komisi III DPR meminta untuk menangkap dirinya.

Ketua umum (Ketum) GRIB Jaya merasa gerah dan terganggu terkait desakan tersebut.

"Mereka-mereka ini adalah rombongan atas nama pengacara, artinya saya di sini merasa terganggu. Karena negara ini negara hukum, semestinya kalau memang benar mereka ini pengacara semestinya mereka tahu hukum," katanya seperti dikutip dari Seleb Oncam News yang tayang pada Kamis (8/5/2025) melansir dari Tribunjakarta.com.

Menurut Hercules, rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. 

Aduan dari mereka ke Komisi III membuat syok anak dan istrinya. 

"Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi III untuk mendesak segera melakukan penangkapan, jadi ya memang kaget saya juga dan istri anak pun kaget. Artinya ini semacam pengancaman, provokasi dan shock therapy terhadap anak dan istri saya," katanya. 

Hercules pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum didampingi Kuasa Hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. 

Ia mengaku tak ingin membawa-bawa cara preman untuk menyelesaikan masalah itu. 

"Kita akan bawa ke ranah hukum kalau saya nanti pakai cara nanti bilang preman lagi, tapi karena saya mengerti hukum saya tidak akan memakai cara saya," katanya. 

Advokat-antipremanisme lapor Komisi III

Diberitakan sebelumnya, Pengacara Saor Siagian yang tergabung ke dalam Advokat-antipremanisme atau TUMPAS,  meminta organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya segera ditindak tegas dikarenakan keberadaannya dinilai sudah meresahkan warga.

Saor juga menyinggung soal pernyataan Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall  yang mengancam Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Saor juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh GRIB Jaya.

"Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa diberikan kepentingan, kemudian perusahaannya ditutup," kata Saor Siagian dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (7/5/2025).

Ia pun mengatkan bahwa seharusnya ormas tersebut sudah ditindak oleh pihak yang berwajib.