Berita Viral

Komnas Perempuan Tak Setuju Vasektomi Jadi Syarat Utama Terima Bansos Dari Dedi Mulyadi: Melanggar

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti tidak setuju dengan kebijakan vasektomi dari Dedi Mulyadi sebagai syarat utama pemberian Bansos

Penulis: Aggi Suzatri | Editor: Kharisma Tri Saputra
Kompas.com/Faqih Rohman Syaf
POLEMIK VASEKTOMI- Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) malam. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti menyatakan tidak setuju dengan kebijakan vasektomi dari Dedi Mulyadi sebagai syarat utama pemberian bantuan sosial (Bansos). 

Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang berkembang bahwa Pemprov Jabar mewajibkan vasektomi bagi warga penerima bansos.

"Tidak ada ngomong salah satu jenis tapi milih mau yang mana (KB)," kata Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025), dilansir dari Kompas.com.

 Menurutnya, jenis kontrasepsi yang digunakan dalam program KB disesuaikan dengan kondisi dan kenyamanan masing-masing pasangan.

Dedi menyayangkan bahwa selama ini beban program KB lebih banyak dipikul oleh perempuan.

Oleh karena itu, ia mendorong agar suami juga berperan aktif, termasuk dengan menggunakan metode kontrasepsi seperti kondom.

"Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya, jangan sampai ber-KB itu beban istri. Jenisnya KB-nya apa tergantung pengennya apa, kan bisa pakai pengaman (kondom), ya kan itu juga bisa. Bila perlu pemerintah kasih alat pengaman per Kepala Keluarga," ujarnya.

Menurut Dedi, pelibatan suami dalam program KB juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

Ia menilai bahwa keluarga pra-sejahtera cenderung memiliki jumlah anak lebih dari tiga, yang berpotensi menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti biaya persalinan dan pendidikan.

Dedi menjelaskan, pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah program bantuan seperti perbaikan rumah, bantuan listrik, dan beasiswa pendidikan.

Namun ia menekankan bahwa keberlanjutan kesejahteraan tetap bergantung pada kontrol jumlah anggota keluarga.

“Kemudian apa artinya bantuan tersebut, kalau jumlah anaknya bertambah terus kan, tidak bisa meningkatkan derajat ekonominya sehingga saya sampaikan agar Penerima bantuan Pemprov Jabar ini di-KB,” ujarnya.

Selain sebagai upaya pengendalian penduduk, Dedi menegaskan bahwa tujuan utama dari dorongan KB bagi suami adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin.

Ia menyebutkan, angka kelahiran di Jawa Barat saat ini mencapai 900.000 jiwa per tahun, jumlah yang dinilai cukup tinggi untuk daerah dengan kepadatan penduduk seperti Jawa Barat. 

"Artinya itu tinggi. Artinya suami bersama istrinya membuat kelahiran yang menentukannya Allah SWT, yang menjalaninya mereka. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan tidak ada biaya, itu tanggung jawab suami," pungkas Dedi.

 
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved