Berita Musi Rawas
Jabatan 2 Asisten dan 7 Kepala OPD di Musi Rawas Kosong, Lelang Jabatan Terkendala Anggaran
9 jabatan yang terdiri dari 2 jabatan Asisten dan 7 jabatan Kepala OPD Pemkab Musi Rawas masih kosong.
Penulis: Eko Mustiawan | Editor: Shinta Dwi Anggraini
TRIBUNSUMSEL.COM, MUSI RAWAS -- Sedikitnya ada 9 jabatan yang terdiri dari 2 jabatan Asisten dan 7 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kosong.
Adapun 9 jabatan tersebut adalah Asisten 1 dan Asisten 2 Setda Musi Rawas. Kemudian Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP).
Selanjutnya, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Inspektorat.
Sedangkan untuk pelaksanaan lelang jabatan, Badan Kepagawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Musi Rawas sendiri, masih menunggu ketersedian anggaran.
“Kalau sekarang anggarannya belum tersedia, jadi belum bisa,” kata Kepala BKP-SDM Musi Rawas, David Pulung, Senin (28/4/2025).
Hanya saja lanjut David, ia sudah menyampaikan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), agar dapat memberikan anggarannya, sehingga lelang jabatan di Musi Rawas dapat dilaksanakan.
“Proses lelang jabatan ini kan prosesnya panjang, salah satunya harus ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Kepagawain Negera (BKN),” jelasnya.
David mengaku, bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga telah menyampaikan surat pemberitahuan awal kepada 2 instansi negara tersebut, bahwa di Musi Rawas ada jabatan yang kosong.
“Jadi saat ini untuk mengisi kekosongan jabatan di Musi Rawas ini, masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt),” ungkapnya.
Namun sambung David, meski ketersedian anggaran belum ada untuk saat ini, namun BKP-SDM tetap mempersiapkan segala kebutuhannya untuk pelaksanaan lelang jabatan tersebut.
“Nanti setelah semuanya siap, baik anggaran maupun izin dari Mendagri dan BKN, nanti akan diumumkan,” tegasnya.
Ditambahkan David, sebab hal itu sudah menjadi bagian atau menjadi tugas dari BKP-SDM Musi Rawas dan tentunya selubung ini menjadi perhatian dari memikirkannya.
“Pada dasarnya, kami tetap mempersiapkan dan akan tetap melaksanakannya,” tegasnya.
Setelah semuanya siap, maka selanjutnya akan dibentuk Pansel (Panitia Seleksi) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan nanti pansel yang akan menyusun jadwal dan prosesnya.
“Kalau lelang ini terbuka, ASN di Sumsel bisa ikut, tentunya sarat dan ketentuan berlaku, selagi memenuhi sarat,” tutupnya.
Baca artikel menarik lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel
Tak Masuk Usulan PPPK Paruh Waktu, Honorer Non Database di Musi Rawas Bakal Diajak Temui KemenPANRB |
![]() |
---|
Tak Masuk Usulan PPPK Paruh Waktu, Puluhan Honorer Non Database Ngadu ke DPRD Musi Rawas |
![]() |
---|
Masa Jabatan Habis, 13 Kades di Musi Rawas Bakal Menjabat Lagi Hingga 2 Tahun Ke Depan |
![]() |
---|
2.300 Honorer di Musi Rawas Jadi Prioritas Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Non Prioritas Ada 800 Orang |
![]() |
---|
Baterai dan Panel Surya Alat Pengamatan Hujan Milik BMKG di Musi Rawas Dicuri, Penting Pantau Banjir |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.