Mengenal GRIB Jaya, Ormas Disorot Dedi Mulyadi, Berdiri Tahun 2011 dengan Tujuan Bangun Demokrasi

TRIBUNSUMSEL.COM - Mengenal Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang belakangan disorot Gubernur Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi melontarkan pernyataan dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di wilayah Jawa Barat.
 
Ormas GRIB Jaya Jabar merasa tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi yang menyebutkan bahwa ormas hingga LSM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat.
 
Bahkan baru-baru ini, Pengacara Razman Nasution yang mengaku diperintahkan Hercules memperingatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar tidak mengusik Grib Jaya.

Baca juga: Sosok Hercules yang Diklaim Perintahkan Razman Ultimatum Dedi Mulyadi Tak Usik GRIB Jaya

Apa itu ormas GRIB?

GRIB adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.

Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.

Sampai saat ini, Hercules juga masih menduduki kursi Ketua Umum DPP GRIB.

Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif.

GRIB juga bekerja sama dengan stake holder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, GRIB kritis dalam mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan berkualitas.

GRIB mengklaim bahwa tidak akan ragu untuk mengeluarkan anggotanya yang kedapatan menarik pungutan liar (pungli) kepada para pedagang.

Baca juga: Ini Kata Dedi Mulyadi Soal Tantangan Diskusi Premanisme dari Ketua DPD GRIB, Saya Kerja Untuk Rakyat

Disorot Usia Tantang Dedi Mulyadi

Kini, Ormas GRIB santer disorot setelah memberikan tantangan diskusi soal premanisme dengan Gubernur Dedi Mulyadi.

Tantangan tersebut muncul setelah Dedi melontarkan pernyataan dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di wilayah Jawa Barat.

Pembentukan satgas tersebut menurut Dedi sebagai respons maraknya kasus preman hingga tindakan intimidatif yang dilakukan ormas atau LSM yang kerap viral meminta THR hingga pungutan liar (pungli).