Implementasi KUHP Baru Dimulai : Pancasila Jadi Jiwa Pelatihan di BPSDM Hukum

TRIBUNSUMSEL.COM - Dalam rangkaian kegiatan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Angkatan I Tahun 2025, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Gusti Ayu Putu Suwardani, memberikan materi khusus tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila kepada para peserta pelatihan.

Dalam penyampaian materinya, Gusti Ayu menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga memiliki makna yang jauh lebih mendalam sebagai pedoman hidup, identitas bangsa, dan tujuan bernegara.

“Pancasila harus menjadi napas dalam setiap langkah pengabdian kita, baik sebagai aparatur negara maupun sebagai warga bangsa. Ia bukan hanya dokumen konstitusional, melainkan nilai yang harus dihidupi dalam keseharian,” tegasnya di hadapan para peserta yang berasal dari unsur pejabat fungsional bidang hukum dan aparat penegak hukum.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Koordinasi MKN, MPDN dan MPWN

Baca juga: Wujud Keadilan bagi Masyarakat, Kemenkum Hadirkan 1.764 Posbankum se-Indonesia, di Sumsel ada 420

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa ke depan, kurikulum pelatihan di BPSDM akan secara sistematis memasukkan materi implementasi nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam pelatihan untuk aparatur, nilai-nilai tersebut juga akan diinternalisasikan dalam pendidikan taruna di Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN)

“Generasi muda calon pemimpin hukum ke depan harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila sejak awal, agar mampu menjadi penjaga moral dan etika di tengah perubahan zaman,” ujar Gusti Ayu.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi BPSDM Hukum dalam memperkuat integritas dan karakter kebangsaan sumber daya manusia hukum, sekaligus mendukung implementasi KUHP baru secara lebih utuh dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Melalui penanaman nilai Pancasila secara konsisten dan terstruktur dalam pelatihan dan pendidikan, BPSDM Hukum berharap dapat membentuk insan hukum yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara moral dan ideologis dalam mewujudkan Indonesia yang adil, bermartabat, dan berkeadaban. (ADV)