Sosok dr Gondo Roleli, Jabat Plt Direktur RSUD Martapura Pasca Viral Jenazah Diangkut Pikap

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Di tengah dinamika pelayanan publik, RSUD Martapura kini mendapatkan nahkoda baru. Dialah dr H Gondo Roleli, MARS resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Martapura. 

Diketahui, dr Gondo Roleli menggantikan dr Dedy Damhudy yang resmi mengundurkan diri dari jabatan Direktur RSUD Martapura setelah viralnya video jenazah pasien yang dibawa pulang naik pikap karena ambulans rumah sakit kehabisan BBM dan sopir tidak ada di tempat.

Penunjukan dr Gondo Roleli sebagai Direktur RSUD Martapura sejak Rabu, 9 April 2025, pria kelahiran Sukaraja ini telah mulai aktif menjalankan tugasnya.

Hari pertama menjabat, dr Gondo tidak sekadar duduk di balik meja kantor. Ia langsung berkeliling rumah sakit, menyapa satu per satu staf dari berbagai unit, memperkenalkan diri, dan sekaligus mengamati langsung kondisi pelayanan di lapangan.

Langkah ini menunjukkan keseriusannya untuk membangun hubungan yang kuat dan kolaboratif bersama seluruh elemen rumah sakit.

“Saya ingin memahami langsung kondisi di lapangan, tidak hanya dari laporan,” kata dr Gondo, Kamis (10/04/2024).

“Dari apa yang saya lihat, RSUD Martapura sudah memiliki modal yang bagus. Namun tentu masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” tambahnya. 

Baca juga: Lanosin Minta Maaf, Imbas Jenazah Pasien RSUD Martapura Dibawa Pulang Naik Pikap

Salah satu perhatian utamanya adalah soal komunikasi antar pegawai dan kedisiplinan staf. Menurutnya, dua hal ini adalah fondasi penting bagi pelayanan kesehatan yang profesional.

“Komunikasi antar pegawai saya lihat masih kurang harmonis. Ini menjadi PR besar bagi kami agar semua lini bisa bekerja lebih kompak dan solid,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja rumah sakit. Evaluasi ini dilakukan bertahap.

Serta terbuka pada kemungkinan adanya perombakan atau penyegaran struktur di internal RSUD Martapura.

“Jika memang diperlukan penyegaran di beberapa posisi, tentu itu akan menjadi bagian dari evaluasi. Tujuannya satu agar pelayanan semakin maksimal,” katanya.

Selain pembenahan internal, dr Gondo juga menanggapi serius sejumlah keluhan masyarakat, terutama terkait adanya dugaan penolakan pasien saat berobat.

Ia menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah ini harus menjadi tempat pelayanan kesehatan yang terbuka untuk siapa pun tanpa diskriminasi.

“Tidak boleh ada pasien yang ditolak. Semua warga, baik pengguna BPJS maupun pasien umum, wajib mendapatkan pelayanan yang sama. Ini prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan,” tandasnya.