Sosok Agus Purwono, Petinggi Pertamina Tersangka Korupsi Minyak Rugikan Rp 193 T, Menangkan Broker

TRIBUNSUMSEL.COM - Menilik profil Agus Purwono, Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional jadi tersangka kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

Agus diduga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang membuat negara mengalami kerugian hingga Rp 193,7 triliun.

Ia diduga, bersama Riva Siahaan dan Sani Dinar Saifuddin, melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang.

Mereka juga disebut memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.

Baca juga: Rincian Kekayaan Riva Siahaan Dirut Pertamina Patra Niaga Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak

 Agus sendiri telah menempati sejumlah posisi strategis di Pertamina. 

Berikut rekam jejaknya "

Assistant Manager Chartered Vessel Claim (Oktober 2017 - September 2019) 

Senior Analyst Sea Transportation Optimization PT Pertamina (Sep 2020 - Februari 2021); 

Manager Origination & Formality PT Pertamina (Februari 2021 - September 2021); 

Manager Non Crude Oil Supply (September 2021 - Agustus 2022)

Sr Manager Crude Oil Supply (Agustus 2022-April 2023)

Hingga akhirnya, Agus menjabat sebagai Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) sejak April 2023 sampai saat ini. 
 
Tersangka Kasus Korupsi

Melansir dari Wartakotalive.com, Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dari kasus mega korupsi tersebut.

Mereka adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.

Lalu, tersangka lainnya adalah Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, beneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Andrianto Riza, Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika pemerintah tengah mencanangkan pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari produksi dalam negeri.