Curhat Penyiar RRI Ternate Dirumahkan Viral,Putra Nababan Kritisi Pemangkasan Anggaran Dikaitkan MBG

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA – Viralnya curahan hati seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), mencuri perhatian Komisi VII DPR RI.

Diketahui, munculnya video itu usai pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran.

Kebijakan itu memantik isu PHK massal di TVRI dan RRI yang dikabarkan berdampak pada sekira seribu pekerja media, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya. 

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai lebih dulu menyasar tenaga kerja ketimbang belanja lainnya.

Baca juga: Curhat Pilu Penyiar RRI Ternate ke Prabowo di PHK Massal Imbas Efisiensi Anggaran: Demi Makan Gratis

Ia mempertanyakan transparansi dari jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut. 

"Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi," ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2024). 

Putra menegaskan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diprioritaskan dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

"Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan,” jelasnya. 

“Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja," tegasnya. 

Ia juga mengkritik framing yang beredar di lapangan, di mana pemangkasan anggaran disebut-sebut akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?" katanya. 

Menurut Putra, pekerja media di daerah memiliki militansi tinggi meskipun bekerja tanpa perlindungan asuransi. 

Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap. 

“Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” tegas mantan pembawa berita itu. 

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi isu ini dengan meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.