Kunci Jawaban

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 6: Pilihan Ganda & Esai

Kunci jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 6: Pilihan Ganda dan Esai. Buku Pendidikan Pancasila ditulis Dwi Astuti

Penulis: Vanda Rosetiati | Editor: Vanda Rosetiati
tangkap layar
Kunci jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 6: Pilihan Ganda dan Esai. Buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Edisi 1 yang ditulis Dwi Astuti Setiawan 

Kunci Jawaban: B

5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

Kunci Jawaban: D

6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?

A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.

Kunci Jawaban: E

7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh .....

A. Badan Intelejen Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Lembaga Ketahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Aparat Kepolisian

Kunci Jawaban: B

8. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ....” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ....

A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
D. kedaulatan negara berada di tangan pusat
E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat

Kunci Jawaban: B

9. Perhatikan data berikut!

1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved