Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 6: Pilihan Ganda & Esai

TRIBUNSUMSEL.COM - Kunci jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 6: Pilihan Ganda dan Esai, silakan disimak pada artikel berikut.

Kunci jawaban PKN Kelas 12 berikut sebagai jawaban pertanyaan pada Buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Edisi 1 yang ditulis Dwi Astuti Setiawan dan diterbitkan Penerbit Pusat Perbukuan. 

Halaman 185 hingga 190 memuat soal Uji Kompetensi Bab 6 Menelusur Lembaga Negara yang terdiri dari 20  soal pilihan ganda dan esai. 
 
Selengkapnya, Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 185 Kurikulum Merdeka, Uji Kompetensi Bab 6: Pilihan Ganda dan Esai.

_______

Uji Kompetensi

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang benar dan tepat pada opsi jawaban A,B,C,D atau E!

1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koasi Parlementer

Kunci Jawaban: C

2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....

A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri
C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

Kunci Jawaban: C 

3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....

A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain

Kunci Jawaban: A

4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan