Reaksi Kombes Donald Simanjuntak Usai Dipecat dengan Tidak Hormat Gegara Kasus Pemerasan Konser DWP

TRIBUNSUMSEL.COM - Hasil sidang etik Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak diungkap Komisioner Kompolnas M Choirul Anam.

Karena terlibat kasus pemerasan penonton dari Malaysia dalam gelaran konser Djakarta Warehouse Project (DWP) diketahui Kombes Donald menjalani sidang etik.

Pada Selasa (31/12/2024) tepatnya pukul 11.00 WIB, hingga Rabu (1/1/2025) sekitar pukul 04.00 WIB pagi, sidang etik Kombes Donald ini dilaksanakan .

Hasilnya, Anam menyebut Kombes Donald diputuskan mendapat sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat.

“Sidang etik yang diselenggarakan kemarin dilaksanakan sejak jam 11.00 WIB siang pada tanggal 31 Desember (2024)."

"Berakhir hampir jam 04.00 WIB pagi tadi, 1 Januari 2025, dengan putusan sidang PTDH untuk Direktur Narkoba,” kata Anam dilansir Kompas.com, Rabu (1/1/2025).

Tak hanya Kombes Donald, polisi lain yang berpangkat perwira menengah (Pamen) dengan jabatan kepala unit (Kanit) di Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya juga disanksi PTDH.

Anak menambahkan, untuk Kasubdit masih belum ada putusan sidang etik, karena sidang diskors dan dilanjutkan besok Kamis (2/1/2025).

“Kanitnya juga di PTDH, untuk Kasubdit belum ada putusan karena diskores dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 2 Januari 2024 besok,” jelas Anam.

Lebih lanjut Anam menuturkan, setelah mendapat sanksi PTDH, Kombes Donald langsung mengajukan banding.

Pengajuan banding itu juga dilakukan oleh Kasubdit di Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.

"Kedua orang tersebut yang di PTDH mengajukan banding,” terang Anam.

Irjen Karyoto Janji Transparan terkait Pengusutan Kasus Pemerasan di DWP yang Menjerat Kombes Donald

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto angkat bicara soal dugaan keterlibatan Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo.

Meski diduga terlibat, namun Karyoto tetap menunggu hasil pemeriksaan etik yang dilakukan tersebut.