PJ Wali Kota Pekanbaru Terkena OTT

KPK Kecewa Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Kena OTT, Padahal Diberi Pendidikan Anti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Pj Wali Kota Pekabaru Risnandar Mahiwa setelah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Editor: Moch Krisna
Tribunpekanbaru/Kolase
KPK Kecewa Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Terkena OTT, Sempat Diberi Pendidikan Anti Korupsi Sebelum Dilantik 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Pj Wali Kota Pekabaru Risnandar Mahiwa setelah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Risnandar Mahiwa sendiri terjerat kasus dugaan korupsi berupa penggunaan uang bendahara dengan bukti pengeluaran fiktif dan pungutan dari para kepala dinas.

Tertangkapnya Risnandar Mahiwa ternyata membuat pihak KPK sendiri merasa kecewa.

Bagaimana tidak, Risnandar Mahiwa sempat diberikan pendidikan anti korupsi oleh KPK sebelum resmi dilantik sebagai PJ Wali Kota Pekanbaru.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.

Alex mengatakan, Pj kepala daerah tidak perlu mengeluarkan modal untuk menduduki jabatan itu sebagaimana para kepala daerah definitif yang harus merogoh ongkos politik.

"Saya masih ingat ketika beberapa bulan yang lalu. Kami memberikan pendidikan anti korupsi terhadap para Pj, para penjabat-penjabat kepala daerah, saya bilang begini, 'bapak-bapak menjadi penjabat kepala daerah itu kan enggak perlu modal kan?'," kata Alex kepada wartawan, Selasa (3/12/2024) melansir Tribunpekanbaru.

Harta kekayaan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa disorot usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. nyaris Rp 2 miliar
Harta kekayaan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa disorot usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. nyaris Rp 2 miliar (Pekanbaru.go.id)

"Beda dengan kepala daerah kan butuh modal lewat pilkada, kampanye dan lain sebagainya," tambahnya.

Alex mengatakan, pihaknya berharap Pj kepala daerah bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Mereka juga tidak terbebani harus mencari uang untuk mengganti ongkos politik.

Namun, pada kenyataannya tidak demikian.

Menurut Alex, beberapa Pj kepala daerah sudah tersandung kasus korupsi dan ditangani KPK.

"Kami berharap betul para Pj, itu juga bertanggung jawab dan bisa bekerja tentunya dengan lebih baik dong, tidak berpikiran aneh-aneh untuk mengembalikan modal dan membayar atau memperkarakan siapa pun seperti itu.

 Tapi ternyata faktanya kan enggak," tutur Alex.

Kronologi OTT

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved