BPK RI Puji Pemkab Banyuasin Terkait Pengelolaan Pinjaman Daerah Saat Covid19 Tanpa Masalah

TRIBUNSUMSEL. COM, BANYUASIN - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sumsel, mengundang Pemkab Banyuasin dan DPRD Banyuasin terkait pinjaman daerah ke bank SumselBabel saat covid19 melanda. 

Pinjaman Pemda Banyuasin senilai Rp 288 miliar dari Bank SumselBabel untuk melakukan pembangunan dan pemulihan ekonomi, mendapat apresiasi dari BPK RI.

Bahkan, BPK RI menyarankan tindakan yang dilakukan Pemda Banyuasin bisa menjadi percontohan pemda se Indonesia.

Sekda Banyuasin H Erwin Ibrahim ketika dikonfirmasi membenarkan bila dirinya sebagai Ketua TAPD bersama pimpinan DPRD Banyuasin di undang BPK RI untuk menjelaskan bagaimana Pemkab Banyuasin tanpa ada masalah dan dengan mudah menyelesaikan pembayaran hutang ke Bank SumselBabel hanya dalam tiga tahun. 

"Betul, kami di undang BPK RI untuk menyampaikan apresiasi sangat baik dalam pengelolaan pinjaman daerah. BPK RI mengungkapkan, apa yang dilakukan Pemkab Banyuasin bisa jadi lesson learned riset mereka," katanya, Minggu (16/11/2024).

Lanjut Erwin, saat covid19 melanda dan semua pemda tidak dapat melakukan pembangunan karena seluruh anggaran di recofusing, namun dengan kebijakan yang diambil Bupati Banyuasin Periode 2018-2023 saat itu untuk meminjam ke Bank SumselBabel, serta disepakati DPRD Banyuasin, ternyata Pemkab Banyuasin tetap bisa melakukan pembangunan. 

Awalnya yang saat itu, keuangan Pemkab Banyuasin sampai tahun 2021 mengalami defisit sampai Rp 200 miliar, kembali dinyatakan sehat bahkan surplus oleh BPK RI. Bahkan, pengelolaan pinjaman daerah dilakukan pengelolaan dengam baik, sehingga bisa dirasakan masyarakat Banyuasin terutama infrastruktur. 

"Menurut BPK RI, mereka terkesan dengan cara Pemkab Banyuasim di masa itu mengelola pinjaman daerah. Bahkan, bisa mengalahkam Kabupaten Muba terkait pengelolaan dana pinjaman daerah yang tepat sasaran untuk pembangunan daerah. Makanya, BPK RI apa yang dilakukan Pemkab Banyuasin, akan jadi percontohan untuk pemkab se Indonesia," ungkapnya. 

Saat ini, pinjaman daerah di Bank Sumsel Babel juga sudah dilunasi hanya dalam waktu tiga tahun saja. Dari itulah, kondisi keuangan pemkab Banyuasin bisa kembali sehat yang dinyatakan BPK RI.

Tak jauh berbeda juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan. Menurut Irian, saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Banyuasin periode 2019-2024, Bupati Banyuasin saat itu yakni H Askolani mengungkapkan akan melaksanakan pinjaman ke Bank SumselBabel senilai Rp 288 miliar. 

"Saat itu, seluruh pimpinan, banggar dan TAPD termasuk H Askolani mengadakan rapat untuk membahas itu. Hingga akhirnya diputuskan, karena kami anggap baik dan demi pembangunan Banyuasin kami menyetujui apa yang menjadi inisiatif bupati Askolani," katanya.

Tindakan yang dilakukan H Askolani saat ini, dengan kondisi semua pemkab se Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan karena dampak covid19, Pemkab Banyuasin masih bisa melakukan pembangunan meski menggunakan dana pinjaman daerah.

Hasilnya, pembangunan di Kabupaten Banyuasin bisa berjalan dan juga kondisi keuangan Pemkab Banyuasin kala itu dinyatakan sehat bahkan surplus. Langkah inilah, yang menjadi apresiasi dari BPK RI sehingga mengundang untuk menanyakan langsung keharmonisan antara eksekutif dan legislatif untuk bersama menyetujui pinjaman daerah tanpa ada embel-embel lainnya. 

"Kami diundang BPK RI, dan mendapatkan apresiasi dan kinerja yang sangat baik dengan eksekutif dalam pengelolaan pinjaman daerah pada masa itu. Sekarang, masyarakat bisa merasakan apa yang dahulu diperjuangan meski menggunakan pinjaman daerah, dan saat sudah lunas, bisa dirasakan masyarakat Banyuasin," pungkasnya.