Kapolda Sumsel Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Wujudkan Pilkada Ramai dan Damai

TRIBUNSUSMEL.COM, PALEMBANG - Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder turut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). "Polri tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kerja sama semua pihak agar Pilkada berjalan aman dan damai," katannya, saat diwawancarai di kantor KPU Sumsel, Selasa (8/10/2024) lalu.

Kapolda menegaskan, Polda Sumsel berkomitmen mengawal kesuksesan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Menurut Kapolda, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Sumsel harus ramai tapi damai. Ramai dalam arti partisipasi masyarakat sebagai pemilih maksimal, damai maksudnya setiap tahapan berjalan lancar, tanpa konflik baik vertikal maupun horizontal.

Kapolda mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan Polda Sumsel untuk mewujudkan Pilkada damai. Diantaranya dengan menggelar deklarasi "Pemilu Damai" dengan melibatkan berbagai stakeholder. Kemudian imbauan-imbauan melalui media sosial, pendekatan dengan generasi muda, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 

Pihaknya juga telah memetakan wilayah rawan konflik dalam Pilkada di Sumsel, yang menempatkan provinsi ini di peringkat keempat secara nasional dalam hal kerawanan. Beberapa daerah seperti Lahat, PALI, dan Muratara termasuk dalam kategori rawan. Pengamanan akan diperketat, terutama di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan dukungan personel Brimob.
“Kita sudah siapkan pengamanan ekstra di daerah-daerah rawan, khususnya di PPK karena itu salah satu titik krusial. Brimob akan ditempatkan di setiap PPK untuk memastikan keamanan,” jelas Irjen Andi.

Upaya glorifikasi Pilkada damai juga kerap dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). "Kemarin kita baru saja rapat konsolidasi daerah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Sumsel. InsyaAllah untuk kesiapan termasuk logistik kita sudah siap," kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Menurutnya, untuk PPK di Sumsel ada 1.205 orang ini adalah tulang punggung penyelenggaraan Pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti. Terlebih Pemerintah Provinsi Sumsel bersama dengan 17 Kabupaten/kota terus berkomitmen untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dan mendukung penuh keberlangsungan penyelenggaraan Pilkada serentak pada saat 27 November 2024 mendatang.

Masih kata Elen, begitu juga dengan tingkat kerawanan yang terus dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH), Polda, TNI, Binda dan pihak terkait lainnya.

"Kita terus diingatkan bahwa Sumsel termasuk daerah yang diindikasikan rawan. Untuk itu kita terus berkoordinasi dengan bupati/walikota di Sumsel dan InsyaAllah aman. Lalu pada tanggal 18 November 2024 akan dilakukan deklarasi Pilkada Damai dengan Polda dan Forkompinda," katanya.

Elen mengungkapkan beberapa fokus utama yang menjadi atensinya selaku pemimpin daerah diantaranya  penguatan koordinasi antar lembaga, kesiapan infrastruktur dan logistik, pengamanan dan stabilitas keamanan, serta menjaga netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Elen ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan suara, distribusi logistik pemilu, hingga kesiapan teknologi informasi yang akan digunakan dalam proses penghitungan suara, harus dipersiapkan dengan matang agar tidak ada kendala teknis yang dapat menghambat jalannya Pilkada. 

"Sinergi antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan kota, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi Pilkada ini,” katanya.

Peran Pemprov Sumsel dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan dengan lancar diantaranya Pemprov Sumsel telah melakukan Deklarasi Netralitas ASN, Pendidikan Politik Bagi Pelajar SMA/SMK/MA, Pembentukan Tim Pemantauan, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, serta Pemberian Dana Hibah. 

Pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN tanggal 27 Desember 2023 di Palembang sebagai Deklarasi yang pertama dilakukan secara serentak yang diikuti secara langsung dan daring oleh 180.751 pegawai ASN yang terdiri dari  ASN Pemerintah Provinsi Sumsel, ASN Pemerintah kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, dan ASN Vertikal se Sumsel .

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumsel telah melaksanakan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel. Penandatanganan NPHD tersebut  telah dilakukan secara serentak tercepat dan pertama di Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan pada tanggal 9 November 2023 di Palembang.

"Sebagai bentuk edukasi ke masyarakat salah satu yang kita inginkan juga melalui media, kita minta masyarakat bijak menangkal hoks Tidak usa diteruskan kalau ada hoks. Saya mengajak ASN, dan pejabat netral. Kalau ada upaya menimbulkan kerawanan, hoks maka wajib melakukan tindakan setidaknya untuk diri sendiri," katanya.