Pemilihan Walikota Lubuklinggau 2024

Pengamat Imbau Warga Tak Kumpulkan KTP Tanda Dukungan ke Paslon di Pilkada : Jangan Diperalat

Pengamat Sosial Dari Universitas Sriwijaya Dr Ridho Takwa mengimbau masyarakat jangan mudah menyerahkan data kependudukan (KTP) di momen pemilu.

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Shinta Dwi Anggraini
TRIBUNSUMSEL.COM/EKO HEPRONIS
Pengamat Sosial Dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Ridho Takwa 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Satu bulan menjelang Pilkada Kota Lubuklinggau 2024, para tim sukses bakal calon  wali kota (Pilwako) Lubuklinggau, Sumsel mulai gerilya mengumpulkan dukungan.

Saat ini para tim sukses mencoba merekrut pendukung dengan harus menyertakan identitas foto copy KTP hingga Kartu Keluarga (KK) .

Dalam janjinya sebelum pemilihan 27 November mendatang warga yang sudah dilakukan pendataan akan diberikan bantuan oleh calon yang mereka dukung.

Sekadar informasi Pilkada Kota Lubuklinggau 2024 saat ini diikuti oleh dua Paslon yakni Rodi Wijaya - Imam Senen (ROIS) dengan nomor urut 1 dan paslon H Rachmat Hidayat - H Rustam Effendi (YokTerus) dengan nomor urut 2.

Menangapi ini, Pengamat Sosial Dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Ridho Takwa mengimbau masyarakat jangan mudah menyerahkan data kependudukan, karena rentan disalah digunakan.

"KTP ini sangat rentan karena itu identitas pribadi, karena bisa jadi alat pembayaran (online) sekarang," ujar Ridho pada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Menurut dosen Fisip Unsri ini akibat perbuatan semacam ini semuanya jadi korban, baik secara agama dan merusak tatanan demokrasi.

"Kalau semacam itu bisa merusak mentalitas masyarakat kita, ke depan masyarakat tidak peduli lagi apa programnya apa visinya, yang jelas berapa uang dikasih saya kasih suara," kata Ridho.

Ridho mengatakan praktek semacam ini merupakan cara kerja dari Tim Sukses sebagai upaya mengambil dana dari calon wali kota atau bupati yang mencalonkan diri.

"Khawatirnya masyarakat diperalat, mungkin nanti bisa uangnya tidak sampai, kemudian itu sebagai alasan Timses untuk mengambil uang," ungkapnya.

Bahkan apakah ke depan jaminan itu sampai ke masyarakat atau tidak, kalau pun sampai apakah dipastikan akan memilih atau tidak.

"Jadi ke depan yang jadi korban ada dua yakni calon masyarakat yang dibodohi, yang untung makelar politik itu. Misalnya dari atasannya 300 per orang hanya dibagikannya 150 per orang," ujarnya.

 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved