ASN di Prabumulih Diminta Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024, Sanksi Berat Menanti Bila Melanggar

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Puluhan perwakilan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, kecamatan dan instansi lainnya mengikuti sosialosasi netralitas ASN jelang Pilkada 2024 digelar Badan Kesbangpol Prabumulih di gedung kesenian Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Kamis (3/10/2024).

Kegiatan tersebut digelar dengan tujuan untuk memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih tetap netral jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.

"Seluruh ASN di lingkungan Pemkot Prabumulih maupun non ASN kami imbau untuk menjaga netralitas selama pesta demokrasi maupun setelahnya," ungkap Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM dalam kegiatan tersebut.

Elman mengatakan saat ini isu netralitas ASN menjelang pemilihan umum menjadi perhatian publik sehingga ASN dituntut netral dan harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. 

"Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan atas pelanggaran disiplin ASN khususnya berkenaan dengan netralitas dalam pemilu. Saya berharap ASN Kota Prabumulih tidak ada yang melanggar aturan netralitas ini," katanya.

Baca juga: Dampingi Suami Kampanye di Pilkada Prabumulih 2024, Istri Andriansyah Fikri Cuti 3 Bulan Sebagai ASN

Baca juga: Ridho Yahya Turun Gunung Dukung Istri di Pilkada Prabumulih 2024, Dampingi Ngesti Rahayu Temui Warga

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Prabumulih Ahmad Daswan SE MM mengharapkan pilkada di kota Prabumulih berjalan dengan lancar, aman, damai dan kondusif.

"Sosialisasi kita lakukan dihadiri perwakilan instansi dan OPD yang nantinya harapan kami disampaikan kepada semua ASN di dinas masing-masing," katanya.

Disinggung terkait Mendagri menyatakan tidak masalah ASN ikut kampanye adal pasif, Ahmad Daswan mengatakan hal itu tidak masalah karena boleh ikut asal pasif.

"Mungkin mereka perlu tau visi misi para calon jadi boleh hadir asal tidak pasif, namun aturan jelas tidak ada," tuturnya.

Namun meski begitu Daswan mengimbau seluruh ASN untuk menjaga netralitas sehingga bermasalah dengan aturan dan dapat terkena sanksi.

"Ada sanksi sesuai aturan baik sanksi ringan, sedang maupun sanksi berat," katanya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com