Gelar Rapat Soal Dugaan Kecurangan Pilkada 2024, Komisioner KPU Tak Datang Saat Dipanggil DPRD Lahat

Laporan wartawan Sripoku.com Ehdi Amin

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT - DPRD Kabupaten Lahat kembali gagal menghadirkan Komisioner KPU Lahat terkait dugaan ketidaknetralan KPU Lahat.

Diketahui sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Lahat mengundang komisioner KPUD Lahat untuk menggelar Rapat Dengar Pendapatan (RDP), membahas tuntutan para pendemo gabungan partai politik di halaman Pemkab Lahat, Kamis (8/8/2024) lalu terkait kinerja KPU Lahat.

Namun dalam kegiatan itu, tak ada komisioner yan hadir melainkan hanya sekretaris, yang tak bisa sepenuhnya menjawab tuntutan dan pertanyaan para peserta rapat yang hadir bersama Komisi I DPRD Lahat, perwakilan gabungan parpol, lembaga pemantau pemilu dan Polres Lahat tersebut.

Ketika RDP berlangsung, Ganda Taruna, perwakilan gabungan parpol di Lahat mengatakan, seluruh komisioner KPU Lahat sudah tak netral, alias sudah berpihak ke salah satu bakal calon Bupati Lahat.

Keberpihakan penyelenggara pemilu ini bahkan dilakukan secara sistematis, hingga ke tingkat yang paling rendah.

Terbukti, untuk komisioner, selain mayoritas para eksodus warga Kabupaten Empat Lawang, juga merupakan kerabat dari salah satu bakal calon bupati Lahat.

"Membiarkan kesalahan ada kejahatan. Penyelenggara pemilu di Lahat ini sudah dibuat secara sistematis untuk salah satu bakal calon Bupati Lahat. Tinggal kita warga Lahat harus berbuat apa, apakah harus diam. Jika ini tidak diselesaikan, bisa-bisa di lahat ini terjadi konflik antar kita bersaudara," kata Ganda Taruna, Kamis (15/8/2024).

Baca juga: Jelang Pilkada Lahat 2024, Pasangan Lidyawati-Haryanto Bakal Kembali Dapat Dukungan Dari Parpol

Baca juga: Miliki 5 Kursi di DPRD, Hingga Kini Partai Golkar Belum Tentukan Dukungan di Pilkada Lahat 2024

Sementara, Sekretaris Koordinator Daerah Lentera Studi Pemuda Indonesia (LPSI) Lahat, Febriansyah SIP MIKom, aksi gabungan parpol beberapa waktu lalu, bukan merupakan bentuk untuk memprovokasi masyarakat, melainkan penyelenggaran pemilu sendiri yang memprovokasi masyarakat, karena ulahnya yang sudah tak bersikap netral.

"Apakah kita mau, apa masyarakat Lahat mau menyerahkan pemilihan ini kepada mereka yang tidak profesional dan tidak taat aturan ini?. Ini taruhannya besar. Dampak yang akan terjadi di masyarakat nantinya sangat besar," sampai Febriansyah.

Febriansyah menambahkan, DPRD Lahat seharusnya bisa menghadirkan semua komisioner penyelenggara pemilu di Lahat.

Jika mereka tetap mangkir, pilih tetap tak hadir, DPRD Lahat seharusnya bisa membawa perihal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Tidak ada pilihan lain kecuali bongkar seluruh penyelenggara pemilu, jika ingin Pilkada Lahat ini berjalan baik. DPRD Lahat harus ada action, jangan sekedar rapat berulang-ulang.  Semua itu jika dilakukan, 10 penyelanggara pemilu di Lahat akan bisa dibongkar," tegasnya.

Ahmad Bermawi, pimpinan RPD menyebut, semua yang dibahas dalam RDP tersebut akan disampaikan ke Pimpinan DPRD Lahat. Secepatnya DPRD Lahat akan menindaklanjutinya. "Hasil RDP ini akan disampaikan dahulu ke unsur pimpinan DPRD Lahat. Secepatnya DPRD Lahat akan sampaikan apa keputusannya," ujar Barmawi.

Sebelumnya, Kamis (8/8/2024) lalu. halaman Pemkab Lahat dipenuhi ratusan masa gabungan parpol di Lahat.

Mereka menuntut seluruh penyelenggara pemilu di Lahat untuk diberhentikan.

Massa saat itu menyuarakan, jika tuntutan tidak dipenuhi, aka kembali ada kasi dengan masa yang lebih banyak, dan akan menyegel sekretariat KPU Lahat.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com